Hanya Menjadi Jakarta-Jakarta Yang Lain

Pada penghujung abad ke 19, Batavia bukanlah kota terbesar di pulau Jawa. Saat itu, Surabaya adalah kota yang lebih besar, mungkin karena posisinya sebagai pusat Industri dan pengolahan gula tebu semasa pemerintahan Hindia Belanda. Di paruh pertama abad ke 20 Jakarta mulai mengalami pembengkakan demografis, akibat asupan migrasi penduduk dari daerah Jawa Barat, dan ini dipicu oleh tekanan pertambahan jumlah penduduk Jawa Barat serta membaiknya infrastrutkur perhubungan saat itu. Pada tahun 1900 jumlah penduduk Batavia 166 ribu jiwa, dan membengkak sekitar 300 % di tahun 1945 menjadi 435 ribu Jiwa.

Di masa pendudukan Jepang, Batavia pun berganti nama menjadi Jakarta. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, Jakarta menjadi ajang pergelaran pertarungan-pertarungan yang lebih kompleks. Pemerintahan republik yang masih muda berupaya keras mempertahankan kemerdekaannya, namun di sisi lain Belanda bersama Inggris berupaya memulihkan kekuasaan kolonial pasca proklamasi. Belum lagi adanya perdebatan-perdebatan di kalangan elit republik ini, soal format politik yang pas dalam menjalankan republik. Sempat Jakarta berubah nama kembali menjadi Batavia saat dikuasai balik oleh Belanda, dan posisinya sebagai ibu kota republik digantikan terlebih dahulu oleh Yogyakarta. Baru pada 1949 Jakarta kembali menjadi ibu kota.

Jakarta mengalami pertumbuhan penduduk pesat serta perluasan wilayah administrasi yang signifikan di era Soekarno. Jakarta oleh Soekarno tak hanya dibenahi secara fungsional (ekonomi dan politik), tetapi juga tak hentinya dijejali dengan simbol-simbol kemajuan dan kewibawaan. Soekarno berupaya menghiasi Jakarta dengan sederet monumen-monumen dan jenis dandanan modern lainnya. Lalu dibangunlah ruas protokol Jalan Thamrin dan Sudirman saat ini, pusat kota baru dibangun sedemikian rupa menjauh dari pusat kota lama yang di bangun oleh pemerintah Kolonial, Jakarta berupaya menyatakan keterputusannya dengan pusat kekuasaan lama, berupaya melupakan trauma masa lalunya. Di ruas-ruas protokol pusat kota baru itulah berderet gedung pencakar langit seperti Wisma Nusantara, Hotel Indonesia, jalan layang Semanggi dan Stadion Senayan, ditambah kehadiran Monumen Nasional di tengah-tengah lapangan merdeka serta  Masjid Istiqlal.

Lalu haluan modernisasi Jakarta berubah haluan. Semasa Orba pengembangan Jakarta lebih ditandai dengan berkurangnya arahan pribadi Presiden, dan lebih mengikuti arah keinginan para penanam modal asing. Menurut Jerome Tedie dalam Jakarta, upaya mengendalikan Ibu Kota (2017), pada masa Soeharto “pusat bisnis sungguhan” baru dibangun, seperti kawasan yang hingga kini terkenal dengan kawasan Segitiga Emas Jakarta. Selanjutnya, Jakarta terus mengalami pemekaran sehingga nyaris tak diketahui lagi letak pusat kotanya: fungsi-fungsi perdagangan, pemerintahan bahkan politik beprencaran di seluruh kota. Seiring dengan itu, habitat pemukiman juga berubah. Dari jaringan tradisional yang menyambungkan hunian-hunian elite negara dengan kampong-kampung lebih miskin (sehingga lebih berbaur) menjadi pemukiman tipe homogen, dalam hal ini real estate. Pusat-pusat hiburan dan perbelanjaan pun muncul di sekitar real estate. Mulai saat itu ketimpangan begitu mencolok di ibu kota, gelombang privatisasi juga berdampak pada tata-wajah Jakarta. Dan setelah reformasi 1998, walaupun kekuasaan Soeharto tumbang, tata wajah Jakarta yang timpang kita tetap warisi hingga saat ini.

Lalu kini orang pada ribut soal Jakarta, yang dipicu oleh munculnya banjir di beberapa kawasan Jakarta. Saya yakin kota sekelas Jakarta tidak mungkin tidak memiliki semacam peta hidrologis (peta yang berisikan informasi tentang sumber daya air permukaan (surface runoff) dan sumber daya air bawah tanah (gound water)) atau tidak memiliki semacam perencanaan tata guna lahan di kawasan rawan banjir. Tapi yang jadi soal kota-kota modern mengandung paradoks dalam dirinya, dia bisa menjadi pusat kemajuan tapi disatu sisi juga rentan menjadi pusat kebencanaan dan kerawanan. Dan ini seturut dengan paradoks modernitas, yang di satu sisi menuntut kita untuk membuat perencanaan-perencanaan (dimana kita diminta untuk menunda menikmati keuntungan yang segera), di satu sisi dia justru menjadi mesin hasrat yang senantiasa memproduksi keinginan-keinginan, mimpi-mimpi dan fantasi akan pertumbuhan ekonomi yang tanpa batas. Di satu sisi kota merupakan tumpuan asa manusia dalam membedakan dirinya dengan situasi yang teradab nan barbar, tapi di sisi lain justru kota telah menjadi panggung pertarungan-pertarungan politik-ekonomi banal, menjadi arena kompetisi yang hamper tak disertai empati. Singkat kata, banjir Jakarta bukan disebabkan karena tak ada orang-orang pintar yang bisa membuat perencanaan pencegahan dan penanganan banjir, tapi dikarenakan hasrat peruntungan ekonomi dan politik jauh dianggap lebih penting nan memikat ketimbang perencanaan-perencanaan.

Yang celakanya, apa yang dialami Jakarta juga bisa dialami oleh Kota-kota lain di Indonesia (bahkan bisa lebih buruk lagi), karena bagi saya Kota Makassar, Balikpapan, Samarinda, Surabaya, Medan dll. bertumbuh-kembang selaiknya Jakarta. Kota-kota selain Jakarta hanya menjadi Jakarta-Jakarta yang lain. Kita tidak sungguh-sungguh mempertimbangkan persoalan ekologis sebagai hal penting, tetapi hanya sebagai persyaratan administrasi belaka. Ruang Terbuka Hijau tak hentinya diakal-akali oleh para pemimpin kota agar tak dianggap melanggar peraturan yang ada. Daerah resapan air tak malu-malu diubah fungsinya hanya untuk memburu pendapatan daerah.

Ada baiknya kita mempertimbangkan apa yang dituliskan oleh Wicaksono Sarosa dalam Kota Untuk Semua (2020) tentang tantangan-tantang Politis dalam menciptakan kota yang berkelanjutan. Tantangan pertama adalah tata kelola yang fragmentaris, saat ini kondisi tata kelola Indonesia ditandai dengan apa yang disebut “fragmented governance”, dimana pemerintah nasional dan pemerintah daerah seringkali tidak selaras, ini bisa kita lihat pada upaya pengendalian banjir di Jakarta. Kedua, Kepetingan politik sempit, terdapat situasi keteika kepentingan parpol lebih menonjol ketimbang kepentingan umum. Ketiga, Kepentingan jangka pendek nan populis, ini sebenarnya dipicu oleh kompetisi politik regular 5 tahunan disetiap tingkatan, sehingga baik warga maupun elit hanya memburu dan melirik solusi jangka pendek. Keempat, kecenderungan sektoral, bahwa birokrasi kita kita mempunyai kecenderungan bekerja sendiri-sendiri (working in silos). Kelima,  peraturan yang tumpang tindih, saling bertentangan atau terlalu birokratis. Keenam Kebijakan yang sering berubah dan kepastian hukum yang masih rendah, seringnya perubahan kebijakan seturut pergantian pimpinan, membuat kota-kota tidak hanya tumbuh dengan perencanaan yang tidak konsisten, tetapi juga menjadikan keterlibatan swasta menjadi tidak pasti. Ketujuh Masyarakat Sipil yang melemah, dalam artian para aktivis LSM, Profesional, akademisi dan intelektual relatif lemah dalam memposisikan diri sebagai kekuatan kritis penyeimbang vis-a-vis negara. Dan terakhir kecenderungan masyarakat yang terbelah, akibat konstestasi-kontestasi politik.

Bahwa persoalan-persoalan Kota seperti banjir, sampah, kemacetan lalu lintas, adalah persoalan politik. Bagaimana wajah kota-kota kita ke depan tergantung dari pilhan-pilihan politis kita baik soal rancang bangun perekonomian kota ke depan, penggunaan energi, desain transportasi kota, tata ruang, air bersih dan sebagainya. Bukan hal mudah memang, tetapi jika pemerintah, eksponen organisasi masyarakat sipil, akademisi dan pihak swasta mau duduk bersama dengan pikiran dan hati terbuka, disertai rasa tanggung jawab yang besar, kota bisa menjadi semakin nyaman-inklusif-menyejahterakan-menyehatkan.

[TheChamp-FB-Comments style="background-color:#fff;"]
Deprecated: WP_Query disebut dengan argumen yang ditinggalkan sejak versi 3.1.0! caller_get_posts telah usang. Gunakan ignore_sticky_posts saja. in /home/udc10072020/public_html/kolongkata/wp-includes/functions.php on line 5061