TITIK CAHAYA DI RUMAH JAKSA INDONESIA (Catatan terhadap RUU Kejaksaan)

Telah lama dinanti, kegelapan mulai menemukan titik cerah, ada secercah cahaya yang menaungi rumah Jaksa Indonesia. Revisi UU Kejaksaan merupakan bulir-bulir cahaya itu, ia hendak ditarik keluar gerbong kekuasaan. Kejaksaan harus mandiri, imparsial, dan tak boleh menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Ini adalah catatan utama RUU Kejaksaan yang menjadi perhatian serius bagi semua pihak.

Ada dua naskah yang bersanding di RUU Kejaksaan yang kini sedang bergulir di DPR, yakni naskah versi DPR dan naskah versi Kejaksaan yang diajukan oleh Jaksa Agung. Pada Naskah DPR, ada upaya penguatan institusi kejaksaan, dengan meletakkan “Kejaksaan adalah badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang eksekutif”. Kalimat ini terdapat di pasal 2 angka 1 RUU versi DPR, yang merupakan Kontradiksi Radikal dari ketentuan Pasal 2 UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyebutkan: … “kejaksaan adalah lembaga pemerintahan”… Istilah Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah ini dimodifikasi dalam naskah RUU yang diajukan oleh Jaksa Agung yang berbunyi: Kejaksaan merupakan “lembaga negara” dalam rumpun kekuasaan eksekutif.

Jika dibaca secara lebih jernih, maka ada tiga jenis lembaga yang berbeda. Pertama, pada Naskah RUU versi Baleg DPR disebut Badan Peradilan; Kedua, Pada naskah RUU versi Kejaksaan disebut lembaga Negara; Sedangkan Ketiga, pada UU Nomor 16 tahun 2004 disebut Lembaga Pemerintah. Istilah yang sesuai dengan konsepsi trias politica agar meletakkan Kejaksaan sebagai badan peradilan penting mengingat tugas dan fungsinya sebagai prosecutor di lembaga peradilan. Tetapi dapat juga dipahami, konsepsi meletakkan kejaksaan sebagai lembaga Negara juga cukup kuat, tetapi rumpun kekuasaan mana lembaga Negara Kejaksaan ini, justru masih dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Ini masih sama posisinya dengan Kejaksaan dalam UU Nomor 16 tahun 2004.

Ini berimplikasi pada eksistensi kelembagaan kejaksaan sebagai penegak hukum, dimana secara institusional, lembaga ini masih sebagai lembaga pemerintah. Mempertahankan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah adalah langkah yang kurang bijaksana, sebab dapat dimanfaatkan sebagai alat kekuasaan untuk kepentingan politik dan tentu ini berbahaya bagi rasa keadilan publik. Ditambah lagi eksistensi Intitusi yang belakangan disorot oleh publik, dan rantai pertanyaan yang menguat, “kepada siapa kejaksaan berkhidmat, apakag pada kekuasaan atau pada penegakan hukum?”.

Tentu saja mempertahannya sebagai badan atau lembaga pemerintahan akan terus memperkuat sinyalemen, bahwa kejaksaan “berkhidmat untuk kekuasaan”, dan ini kurang tepat bagi pembentukan citra institusi dan rasa kepercayaan masyarakat pada penegakkan hukum. Jika menilik sejarah, Pasal ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan, menegaskan bahwa: “Kejaksaan, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum”. Jelas disebutkan sebagai “alat Negara”, yang tentu berbeda dengan frase “lembaga pemerintahan”, atau “lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif”. Frase ini tidak menunjukkan kemerdekaan institusi kejaksaan dan keterpisahannya dari kekuasaan eksekutif. Frase di akan membuat kejaksaan bermuka dua. Disatu sisi penegak hukum yang harus independen dan imparsial, disisi lain ia digenggam erat oleh kekuasaan.

Ketentuan di UU Nomor 15 Tahun 1961 ini berubah drastis di ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan yang menyebutkan; “kejaksaan adalah lembaga pemerintahan”. Frase ini diulang kembali saat diganti menjadi UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang nadanya sama, bahwa “kejaksaan adalah lembaga pemerintahan”.

Penegasan naskah RUU versi DPR menjadi penting, dengan menyebut; “Kejaksaan adalah badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang eksekutif”, membuat institusi ini secara kelembagaan rumpunnya keluar dari “la puissance executive”, (kekuasaan eksekutif) dan bergeser ke “la puissance the juger” (kekuasaan peradilan).

Oleh karena itu, publik berharap ending dari pembahasan RUU Kejaksaan benar-benar membuat lembaga ini berhenti menjadi “kaki-tangan” pemerintah dalam penegakkan hukum. Kejaksaan benar-benar mandiri dan menjadi lembaga penegak hukum. Wallahu a’lam bishowab.

(Fajlurrahman JurdiDosen pada Departemen Hukum Tata Negara Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Ketua Pusat Kajian Kejaksan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)