Musim Tabah Di Hujan Bulan Juni

Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan juni

Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu.

Kurang lebih seperti itulah penggalan syair dari sastrawan Sapardi Djoko Damono yang menghendaki sikap pribadi menjadi lebih sabar dan kebijakan yang tiada batas. Karya ini pun menjadi legenda, bahkan sangat relevan dengan keadaan sekarang ini. Yah, sangat relevan. Hari ini kita sebagai manusia dituntut untuk menjadi lebih sabar dan bijak dalam menyikapi berbagai hal yang hadir menghantam bertubi-tubi seperti hujan bulan juni. Pun, sebagian manusia hari ini sedang berada di fase yang tidak baik baik saja. Ada yang diputuskan pacarnya kala hujan bulan Juni, ada yang ditinggalkan oleh keluarganya kala hujan bulan Juni, ada yang putus kontrak dengan bosnya karena pandemi di kala hujan bulan Juni, juga ada yang diberi harapan palsu oleh Rektornya kala bulan Juni.

Permasalahan mahasiswa hari ini memang menjadi pembahasan yang cukup sensitif hari ini. Manusia yang sedang menikmati gelarnya sebagai mahasiswa tersebut hari ini, hari yang telah lalu, dan hari yang akan datang dituntut oleh keadaan serta para penguasa untuk tampil lebih tabah dan menjadi bijak. Bagaimana tidak?. Dunia yang sedang dilanda pandemi mengharuskan lajur jalur roda perekonomian itu berjalan dengan lambat dan tidak semestinya.

Masalahnya regulasi yang muncul hari ini tidak sepenuhnya membantu keadaan sesama manusia yang dirasa bermasalah oleh mahasiswa terjadi pada regulasi tentang UKT/SPP, birokrasi kampus menanggapi dampak dari pandemi ini dirasa tidak terlalu tepat. Berdasarkan SK Rektor UIN Alauddin Makassar tentang keringangan UKT dirasa belum cukup membantu. Permasalahan lainnya kemudian timbul, uang UKT yang dibayarkan oleh mahasiswa yang mencapai nilai jutaan rupiah menjadi barang kekuasaan negara dan dikelola secara sepihak tanpa orientasi yang jelas bahkan mahasiswa sendiri tidak paham akan diapakan uang tersebut.

Jika kita melirik Peraturan Mentri Agama No. 7 Tahun 2018 UKT seharusnya dialirkan dalam Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT), secara sederhana dimaksudkan perihal untuk pengadaan fasilitas dan penyelenggaraannya dalam kemahasiswaan dan lain lain sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 14. Namun, bagaimana kiranya ketika kampus tidak menjalankan fungsinya sebagaimana biasanya dan fasilitas kampus tidak terpakai karena adanya bencana non alam yang sedang melanda seluruh dunia?

Kampus semestinya menjadi lembaga pendidikan yang mengedepankan pendidikan dibandingkan sebuah alat perdagangan negara yang memeras dompet mereka yang mencoba menuntut ilmu. Negara dalam hal ini kampus menuntut pembayaran dilakukan dan jika tidak terpenuhi maka hak belajar oleh mahasiswa dapat dicabut. Negara dalam hal ini kampus seharusnya mengerti bagaimana perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid-19 ini.

Pengembalian biaya pendidikan dari mahasiswa seharusnya dianggap menjadi solusi paling solutif yang dapat ditawarkan oleh kampus. Sayangnya kalimat doa tersebut hanya dianggap gombal dan omong kosong oleh para elit kampus, mahasiswa hari ini pun dituntut untuk membayar penuh. Paling beruntung mendapat pemotongan sebesar 10% dengan persyaratan yang ada dan diketahui tidak semua mahasiswa mendapatkannya.

Tuntutan kampus untuk melakukan perkuliahan secara daring tidak menggunakan biaya yang sedikit, belum lagi penggunaan fasilitas tidak dapat ditanggung oleh kampus seperti buku, laptop, dan lain sebagainya melainkan diperoleh secara mandiri oleh masing masing mahasiswa. Bahkan, dalam keadaan lebih terdesak sebagian besar kawan-kawan mahasiswa diharuskan berjuang lebih karena kondisi di beberapa daerah tidak memungkinkan masuknya jaringan.

Masih segar di ingatan seorang mahasiswa asal Sinjai yang tewas karena mencari jaringan. Dari pengalaman penulis sendiri yang sedang menjalani hidup di daerah susah sinyal, harus ke tempat yang lebih tinggi untuk dapat bergabung dalam kelas online. Hal ini belum seberapa, dibanding kawan-kawan yang berasal dari daerah terpencil dan sama sekali tidak ada sinyal diharuskan setiap harinya pergi ke daerah perkotaan untuk dapat bergabung dengan kelas online. Hal itupun dilakukan dengan jarak tempuh yang cukup jauh.

Sekali lagi, tidak dengan biaya sedikit. Pertanyaan yang paling menggangu. Mau diapakan uang UKT/SPP tersebut? Para pemegang kuasa dengan gampangnya membantah dengan jawaban untuk penanganan pandemi Covid-19. Jika dipikir pemotongan biaya haji, pemotongan gaji PNS, tingginya biaya rapid tes, dan lain sebagainya apakah tidak cukup? Memang kalimat yang dituliskan oleh Amin Rais dalam bukunya Suksesi Kepemimpinan Nasional tahun 1996 adalah betul adanya tentang kesenjangan sosial

“Secara kartunis dapat digambarkan bahwa di satu pihak ada kelompok yang sakit perut karena kekenyangan dan di lain pihak ada kelompok yang memegang perutnya karena kelaparan” Secara sederhana, penulis berharap agar kedepannya negara dalam hal ini termasuk kampus dapat bersikap tabah dan kebijakan yang dikeluarkan ditujukan untuk kebaikan bersama.

Penulis juga berharap kepada teman-teman mahasiswa agar dapat lebih bersabar, bersabar dalam berjuang dengan tidak membakar kampus dan tetap konsisten dalam berdemonstrasi, bersabar dalam kuliah online dan tidak merusak handphone ataupun laptop karena kesal dengan jaringan, serta bersikap bijak. Percayalah hari ini negara sedang berusaha memproduksi kebijakan yang dianggap paling baik. Kalau dirasa kebijakannya kurang baik, yah itu memang karena negara sedang tidak baik baik saja.