Kemelut Levensrechten dalam UU Indonesia

Di dalam muatan Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan yang membedakannya dengan UUD sebelum terjadi perubahan adalah adanya muatan Hak Asasi Manusia. Tercantum dalam Bab tersendiri yakni Bab XA, UUD 1945 terbilang sebagai Konstitusi yang demokratis dan berpaham kedaulatan rakyat. Setelah Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, Indonesia kembali memiliki suatu hukum dasar yang bermuatan pengakuan HAM dengan cukup komprehensif.

Suatu jaminan dan pengakuan HAM ini meneguhkan dan membangkitkan setiap pikiran orang bahwa Indonesia sebagai Negara demokrasi konstitusional, di mana hak dan kebebasan warga Negara dijamin akan dihormati, dilindungi, dipenuhi, dan dimajukan oleh Negara. Bahwa kewenangan negara atas hak dan kebebasan warga dan setiap orang di dalam jurisdiksinya tidak lantas menjadi pembenar dilanggarnya hak dan kebebasan dasar manusia. Hak dan kebebasan itu dapatlah dibatasi, akan tetapi bukan karena kekuasaan, melainkan dengan hukum itu sendiri.

Di antara banyaknya klausul dan muatan HAM dalam UUD 1945 terbilanglah Pasal yang secara spesifik mengatur mengenai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi atau ditambah dalam keadaan apa pun itu. Karena di mana pasal yang dimaksud adalah Pasal 28I ayat (1) yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut berdasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun itu.

Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling mendasar bagi diri setiap manusia, sebab keberadaan hak ini tidak dapat ditawar lagi (non derogable rights) untuk itu jika tidak ada hak untuk hidup maka tidak akan ada pokok persoalan dalam hak asasi manusia didalam berkumpul dan berserikat. Karena di mana manusia memiliki hak atas dirinya secara utuh, dan juga lepas dari orang lain untuk itu dibutuhkan suatu jaminan atas hak-hak mendasar bagi manusia yang harus dipahami dan dihormati oleh setiap manusia, karena setiap orang membutuhkan hak-hak pribadi masing-masing.

Peran Negara yang digariskan konstitusi ialah menjaga, melindungi, dan menyelamatkan hak asasi manusia. Salah satu hak prioritas yang wajib dilindungi negara ialah hak hidup konsumen.Kalau hak hidup warga atau konsumen sering terancam dan dijadikan objek permainan kalangan pebisnis atau korporasi yang mengakibatkan banyaknya orang kehilangan nyawa, sudah seharusnya negara bertindak tegas baik kepada pejabat yang mendapatkan amanat mengawal korporasi tersebut Hak hidup tidak bisa dinilai dengan besaran jumlah uang meski besarnya asuransi yang direalisasikan di dalam korporasi serta penerbangan juga menjadi wujud perlindungan hak. Pasalnya, karena di mana hak hidup merupakan hak sakral yang membuat konsumen bermakna dan penting bagi indonesia.

Firman Allah SWT menyebutkan, “Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia memelihara kehidupan manusia semuanya.” (QS Al-Maidah: 32). Ayat itu ditafsirkan Nurcholish Madjid, “Siapa yang menghidupi satu orang, identik dengan menghidupi manusia sejagat dan siapa yang membunuh satu orang, identik dengan membunuh manusia sejagat. Perlindungan hak hidup seseorang menjadikan hak hidup sejumlah orang lainnya terproteksi juga. Pasalnya, di mana seseorang itu menjadi sumber ketergantungan bagi banyak orang. Ketika seseorang ini terlindungi hak keselamatan atau keberlanjutan hidupnya, mereka yang bergantung itu tidak sampai kehilangan sandaran hidupnya karena berpegang teguh dengan kepercayaannya masing-masing.

Hal itu menunjukkan perlindungan kepada seseorang sama dengan melindungi puluhan dan jutaan manusia lainnya. Yang tergantung pada nyawa satu orang bukan hanya anak, istri, atau anggota keluarga dekatnya, melainkan juga elemen masyarakat lainnya. Ketika nyawa seorang anak manusia tercabut, bisa jadi kepentingan banyak orang tereksaminasi. Dalam Piagam Universal HAM yang dikenal dengan UDHR (Universal Declaration of Human Rights) juga diatur tentang hak keselamatan dan hidup manusia. Mengenai hak hidup dan keselamatan disebutkan dalam Pasal 3 bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, bebas merdeka, dan keamanan (keselamatan) sebagai individu.

Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia juga menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut berdasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Sementara itu, Pasal 28 A secara khusus menyebut bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Terkait kewajiban Negara, pemeritah mempunyai kewajiban aktif memberikan dan mendapatkan perlindungan atau pengadvokasian terhadap hak keberlanjutan hidup warganya. Artinya, dimana negara tidak boleh membiarkan hak keberlanjutan hidup warganya terancam. Dalam Pasal 9 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM ayat (1) dipertegas bahwa setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Pasal 9 itu dapat dikembangkan interpretasinya bahwa setiap orang wajib dijauhkan dari kondisi yang berpotensi membahayakan atau mengancam hak hidupnya di mana pun itu.

Seorang atau korporasi apa pun wajib ditindak tegas dan egaliter jika melakukan tindakan yang merampas nyawa manusia. Instrumen HAM dan yuridis itu juga menunjukkan bahwa hak untuk hidup merupakan hak mendasar yang melekat atau di miliki seseorang sebagai karunia Tuhan. Di mana setiap orang dalam mengejar keuntungan cenderung mengabaikan hak hidup sejumlah orang layak ditempatkan sebagai sikap yang mendestruksi atau mengkriminalisasi konstitusi kebertuhanan. Itu artinya, Tuhan telah memercayakan kepada manusia untuk membangun kehidupannya dengan baik, benar, dan bertanggungjawab, terutama saat manusia ini mendapatkan amanat publik menjadi pengawal dan penuntut realitas kinerja sekian banyak korporasi yang berurusan dengan keselamatan manusia (konsumen).

Di Indonesia hak hidup sangat penting bagi diri manusia karena di mana hak hidup adalah suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seorang manusia memiliki hak untuk hidup, terutama di dalam lingkup pekerjaan, meminta apa yang menjadi haknya, dan berbuat sesuai dengan hasil perjanjian yang disepakati bersama, untuk itu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupanya.

Saya memandang bahwa semestinya setiap orang menjamin hak setiap orang yang dipekerjakannya di mana hak hidup sebagai hak asasi manusia tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun juga, serta setiap orang berhak untuk memeluk agamanya sesuai keyakinannya masing-masing dan beribadah sesuai agamanya masing-masing, untuk itu hak hidup sangat penting bagi setiap manusia.