New Normal Zona Hijau, Siapkah Kita?

Pasca Ramadhan, kurva penyebaran Covid-19 belum juga melandai. Virus ukuran nano nan imut ini masih terus menjangkiti masyarakat. Baik di kota besar maupun daerah terpencil akhirnya menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan rakyat diimbau untuk stay at home agar pandemi Covid bisa terputus. PSBB yang ditetapkan ini bahkan telah melewati tahap satu, dua hingga tiga. Kini, pemerintah mulai mengganti PSBB dengan narasi new normal life. Mobilitas masyarakat mulai diperbolehkan. Aktivitas berjalan secara bertahap, diawali dengan masa transisi jika aman maka dilanjutkan ke kebiasaan baru. Tak terkecuali dengan Kota Kendari. Kota yang dijuluki kota bertakwa inipun siap menuju new normal.

Dilansir detiksultra.com (11/06/20) bahwa Pemerintah Kota Kendari menetapkan beberapa kelurahan untuk disiapkan menuju new normal. Penetapan tersebut berdasarkan perkembangan penyebaran Covid-19 di Kota Kendari yang menunjukkan tren membaik dan berada pada status zona hijau.

Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir, menyebutkan ada 24 kelurahan yang berada pada zona hijau mulai membentuk tim persiapan untuk menuju new normal. Pemkot pun melakukan survei di tiga objek prioritas yaitu rumah ibadah, objek pelaku usaha dan sekolah. Setelah persiapan tuntas, pihak kelurahan mengajukan usulan pada Dinas Kesehatan untuk diberi izin beroperasi. Untuk sekolah, pihak sekolah diminta melibatkan semua stakeholder, termasuk orang tua siswa, sehingga ditemukan titik kesepakatan agar area sekolah aman dari penularan virus.

Lebih lanjut, Sulkarnain berharap agar seluruh lapisan masyarakat tetap menjalankan protap kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, dan menghindari tempat berkumpul yang rawan penyebaran Covid-19. Siapkah Kita?. Sejujurnya rakyat sudah cukup jenuh untuk tetap stay at home. Ditambah lagi, rakyat tak ada pemasukan minimal untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Maka new normal dianggap sebagai angin segar bagi rakyat yang ingin terbebas dari belenggu Covid. Meski tak dapat dipungkiri virus masih berkeliaran di sekitar masyarakat. Namun paling tidak rakyat bisa mengais rezeki di luar rumah.

Dengan kebijakan new normal, budaya dan perilaku masyarakat otomatis berubah drastis bahkan rakyat mulai belajar untuk beradaptasi dengan Covid-19. Memang tak dapat dipungkiri, pandemi ini sama sekali belum terlihat akan selesai. Dan ketika new normal, tentu beberapa pusat keramaian yang sebelumnya ditutup akan kembali ramai dibuka. Begitu pula di zona hijau, segala aktivitas akan diupayakan berjalan normal meski di tengah pandemi.

Masjid-masjid kembali ramai diisi, sekolah mulai akan menerapkan proses belajar mengaja, dan mall hingga pasar akan ramai dikunjungi. Namun apakah dengan kembali ramainya mobilitas rakyat, virus akan diam saja? Bagaimana jika lengah, muncul keramaian tak terkendali? Siapa yang bisa menjamin anak-anak, saudara, keluarga kita, atau bahkan diri kita untuk tetap bisa aman di luar sana meski telah melewati protokol kesehatan?

Tak ada yang bisa menjawab kecuali pemegang kuasa. Pemangku kebijakanlah yang harus menjamin. Keluarnya kebijakan new normal semestinya haruslah dibarengi dengan jaminan keamanan beraktivitas. Dan wilayah zona hijau yang akan diberlakukan new normal sebaiknya tidak berinteraksi dengan wilayah lain yang masih terserang pandemi. Demikian juga seluruh moda transportasi hanya berkutat di dalam zona hijau saja. Warga yang di luar zona hijau semestinya tak diizinkan masuk wilayah. Selain itu, rakyat yang berada di zona hijau telah melewati protokol pemeriksaan kesehatan secara berkala sebelum beraktivitas di luar rumah.

Rakyat diperbolehkan ke luar rumah jika benar-benar sehat. Dengan begitu, korban terpapar virus tidak akan bertambah dan kurva penyebarannya perlahan-lahan melandai. Namun, jika rakyat tak dijamin keamanannya maka kemungkinan gelombang wabah akan muncul sebab mobilisasi tak terkendali. Apalagi dengan terbukanya keran bagi asing untuk masuk ke Indonesia. Terbukti dengan diizinkannya 500 tenaga kerja asing (TKA) masuk ke wilayah Sulawesi Tenggara (zonasultra.com, 13/06/20).

Tentu ini akan memperparah situasi. Virus bisa saja kembali membara bak api membakar kayu. Seharusnya negara tak hanya menarasikan new normal saja, tetapi juga memastikan zona hijau yang akan menerapkan new normal tak akan timbul masalah dalam penerapannya. Negara harus sudah mempertimbangkan sebab akibat ketika sewaktu-waktu terjadi sesuatu. karena yang menjadi taruhannya adalah keselamatan rakyat. Negara tak boleh berlepas tangan. Jika lengah, maka nyawa rakyat akan terancam. 

Kalau memang benar-benar negara tak menjamin keselamatan rakyat, maka berarti kebijakan new normal sebaiknya tidak diterapkan meski hanya di zona hijau. New normal bisa jadi hanya angan-angan. Negara belum siap menanggung akibatnya, apalagi rakyat. Jika masih dipaksakan, negara sesungguhnya tengah mempertontonkan ketidakberpihakannya kepada rakyat yang dipimpinnya. Begitulah buah penerapan sistem kapitalisme sekuler yang selalu merisaukan. Kapitalisme memang kejam, tak memikirkan jika akhirnya rakyat terancam.

Jika sedari awal diterapkan lockdown bagi wilayah wabah, tentu tak akan jadi dilema bagi rakyat. Solusi itu tak lain datangnya dari Islam. Sebagaimana saat wabah tha’un terjadi di masa Khalifah Umar bin Khathab, Ketika Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, saat sampai di wilayah bernama Sargh. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad saw. pernah berkata, “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu” (HR Bukhari).


Dari situlah istilah lockdown bermula. Lockdown tidak hanya meminta rakyat mengunci rapat-rapat pintu rumahnya, namun negara juga menanggung semua kebutuhan rakyat. Sehingga tidak ada masalah baru yang timbul saat proses menangani wabah. Seorang Kepala Negara, Khalifah juga membangun pos-pos yang menampung kebutuhan pangan masyarakat dan menjaminnya dengan penuh tanggungjawab. Semua dikumpulkan di kas baitul mal. Pemasukan negara diperoleh dari pengelolaan harta milik umum berupa kekayaan alam.

Selain itu negara juga memberlakukan jizyah yang diambil dari non-muslim yang tunduk pada negara Islam, dengan kategori yang tentu tidak memberatkan semua pihak. Tapi, jika kas benar-benar kosong, barulah pajak diwajibkan kepada setiap muslim. Semua pemasukan dikelola negara secara detail untuk didistribusikan kepada rakyat secara terstruktur dan menyeluruh. Walhasil kendala di kala wabah tidak akan ditemui.

Indonesia pun sangat mungkin bisa demikian. Indonesia, negeri zamrud khatulistiwa, negeri kaya sumber daya alam. Seperti tambang emas, perak, batu bara, minyak bumi dan sebagainya, semua ada dan jumlahnya berlimpah. Tentu jika dikelola dengan baik, hasilnya akan bisa mencukupi kebutuhan seluruh rakyat. Bahkan ketika pandemi melanda, rakyat tak perlu bertaruh nyawa melawan virus demi sesuap nasi. Ada kas negara yang bisa mencukupi kebutuhan rakyat. Bukankah ini yang diinginkan rakyat?.

Demikianlah ajaran Islam di kala wabah. Islam mengayomi rakyat, sedangkan kapitalisme tak benar-benar mengurus rakyat. Sudah seharusnya kapitalisme dicampakkan, berjuang kembalikan kehidupan yang islami. Tak ada jalan lain bagi keselamatan rakyat kecuali dengan menerapkan syariat Islam.