Serigala-Serigala Demokrasi

Manusia adalah makhluk sosial (homo homini socius), maka dalam hidupnya manusia memerlukan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri untuk selamanya di dunia yang fana ini. Dalam sejarah perjalanan manusia, pertama kali manusia muncul dalam keadaan sendiri, dalam al Qur’an disebut sebagai Nabi Adam a.s. kehidupannya yang serba mewah di Jannah ia tidak nikmati betul. Sehingga dimunculkanlah manusia lain yang orang orang akrab sebut Hawa. Singkat cerita Adam dan Hawa hidup bahagia serta berkembang biak dan keturunannya memenuhi permukaan bumi bahkan ada yang telah sampai di bulan.

Membahas manusia sebagai makhluk sosial tidak elok rasanya jika tidak mengemukakan tentang homo homini lupus sebagai tesis awal dan dicetuskan oleh Plautus kurang lebih pada tahun 190-an sebelum masehi. Kalimat tersebut jika diartikan dalam bahasa Indonesia maka dapat berarti manusia adalah serigala bagi manusia lain. Kebutuhan untuk saling berkehidupan sosial kemudian menjadi sebuah efek samping yang mau tidak mau akan muncul suatu peristiwa dimana manusia akan saling menyakiti satu sama lainnya.

 Kedua teori tersebut dapat dipelajari lebih seksama dalam buku De Cive oleh Thomas Hobbe, atau dalam jurnal, buku-buku filsafat, diskusi di warkop dengan kakanda filsufis dan berbagai sumber keilmuan lainnya. Untuk menjaga kebutuhan hidupnya dengan bersosialsasi maka manusia menciptakan suatu kelompok atau komunitas yang dihuni oleh banyak manusia lainnya, apakah itu sebagai sebuah negara, organisasi, atau komunitas. Agar terhindar dari upaya manusia menjadi serigala maka manusia menciptakan hukum.

Hukum sejatinya merupakan produk dari kesepakatan manusia dengan manusia lainnya untuk menekan sifat kesetanan manusia yang sewaktu- waktu dapat di luar kendali. Nah, dalam sejarahnya manusia manusia di berbagai kepulauan di Nusantara sepakat untuk menciptakan sebuah komunitas yang cukup besar. Cakupannya mencapai lebih dari 17.000 pulau tercatat dari Pulau Sabang di ujung Timur sampai Pulau Merauke di ujung Barat, Pulau Rote di ujung Selatan sampai Pulau Miangas di ujung Utara. Namun, sayangnya proses penegakan hukum dan penegakan hukum di negri ini sendiri masih belum konkrit bahkan masih terpengaruh kekuatan penguasa yang telah menjabat. Hal ini agaknya menjadi kontradiktif dengan adagium inde datae leges be fortiori omnia posset atau yang dalam bahasa Ingrris law were made lest stronger should have unlimited power yang berarti “hukum dibuat, jika tidak penguasa akan mempunyai kekuatan yang tidak terbatas”.

Kita dapat mempelajari realitas implementasi hukum di Indonesia melirik kasus yang telah berjalan dari Tahun 2017, kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan. Kasus ini bermula pertanggal 11 April 3 tahun yang lalu ketika penyidik KPK, Novel Baswedan selepas menunaikan shalat subuh secara berjamaah di Masjid Al Ikhsan, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tiba tiba 2 orang pria mengendarai motor dan menyiramnya dengan air keras.

Akibat peristiwa tersebut, kedua mata Novel mengalami luka bakar, karena kondisi yang cukup kritis ditambah dengan kondisi pelayanan medis di Negeri ini tidak memadai membuat Novel dilarikan ke Singapura. Sampai saat ini Novel Baswedan dapat selamat dari kejadian tersebut dengan kondisi mata kiri yang tidak dapat melihat serta mata kanan terlihat seperti katarak

Belum lama ini diketahui pelaku tersebut telah ditangani oleh pihak berwenang. Bahkan telah dijatuhi hukuman. Masalah kemudian tidak berhenti sampai disitu saja. Setelah 3 tahun berjibaku melalui permaslahan ini meningat Novel sendiri sempat berkali-kali mempertanyakan kelanjutan dari kasusnya serta merasa adanya berbagai kejanggalan. Novel merasa dikecewakan dengan keputusan Hakim yang hanya menjatuhi hukuman 1 tahun penjara terhadap kedua pelaku.

“Saya melihat ini hal yang harus disikapi dengan marah. Kenapa? Karena ketika keadilan diinjak injak, norma keadilan diabaikan, ini tergambar bahwa betapa hukum di negara kita nampak sekali compang camping” protes Novel yang dilansir dari Kompas.com, Jum’at

Bagaimana tidak marah? Peristiwa yang dialami Novel Baswedan adalah suatu peristiwa penganiyaan level tinggi, dengan perencanaan yang cukup rapi, bahkan menyebabkan luka permanen. Lucunya dari penganiyaan tersebut hanya membuahkan tuntutan 1 tahun penjara bagi kedua pelaku. Peristiwa hukum compang-camping yang menimpa Novel bukan sekali dua kali saja terjadi, sudah banyak kasus seperti ini yan terjadi di berbagai penjuru negeri dan hanya menjadi angin lalu. Namun, karena Novel terlanjur menjadi public figure setelah berulang kali menjadi pembicara di forum-forum diskusi maka kasus ini dapat mencuat juga karena bantuan media.

Novel Baswedan sendiri adalah seorang penyidik senior KPK, konon katanya sebelum kejadian tersebut seorang Novel Baswedan sedang menangani salah satu kasus korupsi yang cukup merugikan negara. Mengenai permasalahan korupsi, setelah Indonesia lepas dari rezim otoriter Soeharto, maka negara dirasa perlu melakukan rekontruksi serta rehabilitasi terhadap perekonomian negara dan berbagai sistem tatanan pemerintahan lainnya. Salah satu masalah besar yang dihadapi adalah korupsi. Korupsi merupakan penyakit semua negara demokrasi yang dimana pelakunya punya kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Korupsi di Indonesia dapat menjadi kewenangan KPK setelah penyelewengan mencapai 1 miliar, di bawah dari pada itu maka kasusnya dilimpahkan ke Polri.

Seorang filsuf abad 21, Rocky Gerung pernah mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia ini masih terbilang bayi. Hal tersebut memang sejalan dengan realita yang terjadi, jika dibandingkan dengan negara teratas dalam indeks demokrasi seperti Denmark, Selandia Baru, Swedia, Islandia, dan Norwegia maka Indonesia dapat dikatakan paling baru menerapkan demokrasi yang baru kurang dari seabad. Dalam era transisi di era demokrasi salah satu isu penting adalah korupsi. Satu sisi aspek transparansi dan akuntablitas menjadi prasyarat penting pelaksanaan demokrasi. Namun, di lain sisi kelemahan institusi demokrasi dan sumber daya manusia dalam mengelola demokrasi serta regulasi yang dianggap tertinggal penanganannya selama ini menjadi dua mata pisau yang dilematis. Dr. Suyatno, seorang akadimisi dari Universiti Utara Malaysia merumuskan dua hal tersebut sebagi penyebab melimpah kasus korupsi. Hari ini eforia demokrasi itu sejalan dengan eforia berkorupsi akbat kelemahan kelemahan tersebut.

Adagium homo homini lupus memang sangat relevan dengan prilaku korup yang diterapkan oleh manusia manusia yang telah dipercaya menjabat sebagai juru tata tertib negara. Siapa yang mempunyai peluang untuk masuk dalam panggung politik, otomatis mempunya prospek yang sama untuk menggaet kekayaan material. Semangat para penguasa untuk mengartikan kekuasaan politik sama dengan kekayaan sedang menemukan bentuknya yang paling sempurna. Mereka secara sadar melakukan prilaku yang korup. Sebuah watak yang paling hina untuk mereka yang telah dimuliakan oleh rakyat. Hal tersebut juga menjadi faktor yang mempengaruhi keadaan hukum di negara kita, selalu saja ada indikasi intervensi dari pejabat korup sehingga gagal dicapai ROL (rule of law) secara gamblang hal ini dapat kita lihat dalam kasus Novel Baswedan.

Selain dari pada korupsi, permasalahan yang di wariskan oleh era-era sebelumnya yakni Kolusi dan Nepotisme. Secara garis besar sebenarnya ada sebuah siklus yang melibatkan 3 penyakit ini. Pertama tama adanya tindak nepotisme dalam suatu jajaran. Kemudian lahirlah persekutuan kolusi juga menyebabkan terjadinya korupsi. Pejabat yang telah mempratekkan salah satu dari 3 penyakit tersebut maka secara tidak langsung 2 lainnya akan mengikut.

Sampai hari ini jika tidak ditemukan solusi yang komprehensif mengenai 3 permasalahan tersebut yang popular disebut KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) maka cita-cita negara yang terkandung dalam pancasila itu hanya menjai syair syair gombal dan tidak dapat diwujudkan secara nyata. Sebenarnya praktik KKN itu secara tidak langsung telah hadir bahkan sampa organisasi organisasi kemasyarakatan ataupun kemahasiswaan. Untungnya saja bagi para pelaku tidak ada institusi serupa KPK yang sudi menanangi permasalahan seperti itu dalam lingkup internal organisasi. Prilaku tercela itu jika tidak diberantas dari dini maka birokrasi yang korup hanya menjadi siklus bobrok dalam putaran pemerintahan. Senioritas yang terlalu merajalela serta junior yang menjadi penyembah atau penjilat juga menjadi faktor daripada prilaku korup tersebut.

Demikianlah supremasi hukum tidak dapat diterapkan di negri dongeng. Yang disana keadilan hanya dongeng, yang disana kesejahteraan hanya dongeng buat kaum tani, nelayan dan sebagainya, yang disana juga kemakmuran bagi seluruh rakyatnya adalah dongeng. Bukankan keadilan sosial ditujukan bagi seluruh rakyat Indonesia? Apa kabar pancasila?