New Normal: Dari-Untuk Kapitalis!

Belum punah, Covid-19 masih setia menemani dan memporak-porandakan dunia. Sudah tiga bulan lebih menemani, tapi belum juga dapat menaklukkannya. Awalnya kita harus sama-sama memeranginya karena sudah banyak yang meregang nyawa karenanya, tapi akhir-akhir ini kita di minta untuk berdamai dan menyamakannya dengan istri agar mungkin Covidnya bisa luluh dan secepatnya lenyap dari dunia ini. Covid-19 layaknya tidak punya wibawa di Negeri ini.

Awalnya pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengatasi kasus Covid-19 yang semua aktivitas dibatasi. Mulai dari kegiatan di pasar, tempat ibadah, mall, dan sekolahpun harus ditutup. Dan dalam keseharian semua rakyat harus mandiri, mencukupi kehidupan sendiri, tanpa bantuan dari pemerintah.

Akibatnya, ekonomi semakin melemah, korban PHK di mana-mana, masyarakat semakin resah, pemerintah menganggap PSBB gagal memberi dampak positif bagi Ekonomi Indonesia. Akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan baru untuk memulihkan ekonomi, yaitu “New Normal”. New Normal atau perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19. 

Agaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terlalu mengambil risiko, karena tren Covid-19 di Indonesia belum juga melandai. Katanya, faktor utama pemerintah menerapkan new normal adalah persoalan ekonomi, BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat pertumbuhan ekonomi pada bulan Mei 2020 sebesar 0,07% (Kontan.co.id 02/06/2020).

Untuk itu, pemerintah memerintahkan masyarakat untuk berdamai dengan Covid-19 dan menjalani kehidupan baru. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa pemerintah sangat getol dalam penerapan new normal ini? Apakah ada persekongkolan antara pemilik modal? Seperti pembukaan Mall akhir bulan Mei kemarin, Presiden Jokowi telah mengecek berbagai kesiapan Summarecon Mall di Bekasi dan beliau juga meninjau stasiun MRT Bundaran HI untuk menuju tatanan baru. Orang nomor satu Indonesia sampai rela datang ke Bekasi dan Bundaran HI hanya untuk mengecek kesiapannya, tidak adakah kegiatan yang lebih urgent di banding itu? Ataukah ini sudah menjadi tuntutan?

Jika benar bahwa pembukaan Mall, sekolah, dan yang lainnya adalah tuntutan dari para kapitalis dan para pemilik modal yang terus-terusan merugi akibat pandemi, maka ini sama saja dengan genosida secara perlahan. Padahal jika ingin melakukan new normal syarat-syarat yang dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO) harus dipenuhi.

Menurut organisasi kesehatan dunia WHO (World Health Organization), tiap negara yang hendak melakukan new normal harus memperhatikan, pertama, bukti yang menunjukkan bahwa transmisi Covid-19 dapat dikendalikan. Kedua, kapasitas sistem kesehatan dan kesehatan masyarakat termasuk rumah sakit tersedia untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak, dan mengarantina.

Ketiga, resiko Covid-19 diminimalkan dalam pengaturan kerentanan tinggi, terutama di panti jompo, fasilitas kesehatan mental, dan orang-orang yang tinggal di tempat-tempat ramai. Keempat, langkah-langkah pencegahan di tempat kerja ditetapkan dengan jarak fisik, fasilitas cuci tangan, dan kebersihan pernapasan. Kelima, risiko kasus impor dapat dikelola. Dan yang keenam, masyarakat memiliki suara dan dilibatkan dalam kehidupan new normal. Di kutip dari Kompas.com (17/4/2020). Dari keenam syarat yang dikeluarkan oleh WHO dalam melakukan new normal, tidak satu pun Indonesia mencapainya. Jadi, bisa dibayangkan bila Pemerintah tetap getol dalam penerapan new normal

Terus, kalau kita tidak melakukan new normal maka Indonesia akan mengalami inflasi dan pasti akan mengutang ke luar negeri?. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam masa pandemi ini perekonomian pasti anjlok dan mengalami krisis, tapi apakah kehidupan ekonomi lebih penting dibanding nyawa rakyat? “Ekonomi bisa dihidupkan lagi, nyawa tidak”. Ujar Nana Akufo Addo, Presiden Ghana.

Tidak bisakah kita belajar dari Korea Selatan dan India dalam penerapan new normal? Yang awalnya mereka menerapkan new normal dan pelonggaran, tetapi karena terjadi lonjakan kasus maka, semua ditutup kembali demi memutus rantai Covid-19. Korea Selatan yang dalam penanganan Covid-19 jauh lebih baik dibanding Indonesia terbukti gagal dalam menjalankan new normal. Bagaimana dengan Indonesia?
Dengan bukti tersebut, masih inginkah kita hidup dalam naungan Kapitalisme? Kapitalisme terbukti tidak mampu menghadapi semuanya. Bahkan negara adidaya pun kualahan dalam menghadapi ganasnya pandemi ini. Maka, kita perlu sistem yang terbukti dapat menghadapi semuanya. 

Sistem Islam misalnya, tidak perlu diragukan lagi bahwa sistem Islam mampu mengurusi umat lebih dari 13 abad lamanya baik itu dalam masa krisis ataupun tidak dan menguasai hampir dua pertiga dunia. Dalam Islam nyawa manusia sangat berharga dibandingkan apapun. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa’i dan Tirmidzi yang artinya: “Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak”.

Dengan terbuktinya sistem Islam sangat menghargai nyawa manusia, apatah lagi masalah kesejahteraan rakyatnya, tidak perlu dipertanyakan. Dengan begitu kenapa kita tidak ikut dalam memperjuangkan kembali tegaknya bisyarah itu? Tentu beda antara pemain dan penonton. Terakhir penulis menutup dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang artinya: “…Selanjutnya akan kembali Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian”. Wallahu a’lam.