Pancasila dalam Perspektif Ketatanegaraan Dan Kedudukanya dalam UUD 1945

Indonesia sebagai bangsa yang majemuk terdiri dari beragam suku, budaya, ras, dan adat istiadat yang berbeda. Hal ini tentu memicu terjadinya tindakan disintegrasi, jika tidak dilandasi dengan suatu falsafah negara yang telah disepakati bersama oleh pendiri bangsa yakni Pancasila. Sebagai falsafah negara, Pancasila dipercayai sebagai norma dasar (grundnorm) yang dijadikan sebagai pondasi utama dalam setiap proses pembentukan produk hukum di Indonesia. terlebih ditetapkan dan disahkan pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 yang menegaskan secara implisit bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Sehingga, segala bentuk aktivitas rechsbeoefening (pengembangan) hukum nasional harus berasaskan Pancasila.

Gagasan dan konsep Pancasila dirumuskan oleh Badan Penyelidik Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945 terdiri dari 9 (Sembilan) orang yang diketui oleh Ir. Soekarno. Pembahasan sidang tersebut dimulai dengan gagasan “trisila” yang berarti tiga sila, terdiri dari sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhan yang berkebudayaan. Bahkan “trisila” tersebut bila hendak diperas kembali dinamakannya sebagai “skasila” yang berarti satu sila, yaitu gotong royong”, hal ini merupakan upaya Ir. Soekarno dalam membentuk konsep dan gagasan Pancasila sebagai suatu kerangka dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pidato dari Ir. Soekarno ini sekaligus mengakhiri masa persidangan BPUPKI menegaskan bahwa Pancasila dijadikan sebagai falsafah negara (filosophische grondslag). Karena, Pancasila dipercayai sebagai norma dasar (grundnorm) yang dijadikan sebagai pondasi utama dalam setiap proses pembentukan produk hukum di Indonesia. Terlebih ditetapkan dan disahkan pembukaan UUD 1945 yang menegaskan secara implisit bahwa Pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila dalam sistem ketatanegaraan dijadikan sebagai ideologi hukum yang berkaitan dengan cita manusia dengan merefleksi kehidupan manusia yang dilandasi dan dilegatimasi oleh kaidah hukum, pranata hukum, dan sistem hukum Indonesia. Sehingga, dalam implementasi Pancasila menjadi cikal bakal dalam menciptakan produk hukum yang merupakan representasi dari salah satu tujuan negara hukum atau reesctaar yang dikenal oleh negara yang menganut sistem Eropa Kontinental yakni keadilan, juga tertuang secara eksplisit dalam sila kelima Pancasila.

Mengenai kedudukan Pancasila dalam sistem hukum di Indonesia, tidak dijelaskan secara formell gesetz dalam ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut dapat kita lihat dalam ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 Ayat (1) yang mejelaskan secara eksplisit tentang hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia mulai dari UUD 1945, Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi/Kab/Kota, dan Perdes. Artinya, UUD mempunyai power tertinggi dan berada pada tataran staatsgrundgesetz. Sepintas dilihat, bahwa Pancasila tidak ada dalam hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undang.

Pertanyaan yang mendasar, dimanakah letak Pancasila dalam sistem hukum nasional? dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. Senada dengan teori Hans Nawiasky, yang menempatkan Pancasila pada tataran staatsfundamentalnorm. Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat secara subtantif menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara.

Hal ini memberikan instrumen bahwa posisi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Sehingga, dengan mempertimbagkan hal tersebut Pancasila tidak terdapat dalam hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undang, karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diakomodir dalam suatu norma pada UUD 1945.

Kedudukan Pancasila dalam UUD 1945 dituangkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menegaskan bahwa: “Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan”. Frasa “hukum dasar” berarti bahwa UUD 1945 menjadi norma dasar bagi setiap pembentukan produk hukum dibawah UUD 1945.

Berpijak pada teori Hans Nawiasky tentang kedudukan Pancasila dalam UUD 1945 (sumber dari segala sumber hukum), namun bukan merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Karena dasar hukum tertinggi dalam hierarki ialah UUD 1945 sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Sehingga dapat dipahami bahwa Pancasila bukan dasar hukum, melainkan sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Dewasa ini, penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum tidak lagi diindahkan oleh pemerintahan era reformasi bahkan banyak tindakan koersif punitif berimplikasi buruk pada kehidupan masyarakat. Salah satunya, problem tentang RUU Cipta Lapangan Kerja (RUU CILAKA) yang menggunakan sistem omnibus law, adalah konsep hukum yang merangkum, menyederhanakan, mengamandemen, dan membatalkan beberapa pasal yang dianggap tidak penting untuk diterapkan. Sehingga, menjadi suatu peraturan atau produk hukum yang sederhana. Akan timbul masalah ketika konsep ini diterapkan dalam proses penyusun RUU CILAKA maka secara otomatis pasal-pasal dalam undang-undang yang sama secara otomatis akan dibatalkan dan bahkan digugurkan serta melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang ditegaskan dalam Pasal 5 huruf F UU No. 12 Tahun 2011.

Proses ini jelas didasari oleh sudut pandang secara das sollen atau keinginan pemerintah bukan atas dasar das sein atau realitas di masyarakat. Sehingga, produk hukum yang dihasilkan bersifat ortodoks. Hal tersebut secara nyata adalah bentuk penghianatan terhadap nilai-nilai Pancasila yang terkandung secara implisit dalam UUD 1945. Hal inilah yang menyebabkan munculnya “mosi tidak percaya” di kalangan masyarakat dan sampai kepada isu pemberhentian presiden karena dianggap tidak mampu lagi dalamm mengurus negara Indonesia.

Tidak hanya itu, munculnya Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP). Lembaga ini dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, Yudian Wahyudi sebagai Ketua BPIP dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP). Perlu kita ketahui bahwa lahirnya suatu Peraturan Presiden ketika keadaan bersifat state of emergency atau darurat mengindikasikan seolah-olah, ada yang salah terkait penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan eksistensi Pancasila teracam punah. Sehingga, pihak proposisi mendalilkan bahwa perlu adanya suatu lembaga pemerintahan yang existing dalam memberikan pahaman dan menanamkan nilai-nilai pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika menilik hal tersebut, negaralah yang tidak mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam mengelurkan kebijakan. Sehingga, setiap kebijakan bersifat represif dan proposisi.

Lebih miris lagi, di tengah hutang luar negeri yang semakin ekskalatif dan membengkak, kemiskinan rakyat yang tak kunjung usai, nilai tukar rupiah yang lemah dan daya beli masyarakat menurun, pemerintah Indonesia justru menerbitkan Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lainya bagi pimpinan, pejabat, dan pagawai BPIP yang mencapai angka 217 Milyaran rupiah per bulan. Padahal sampai hari ini pun, BPIP selaku navigator pemerintah dalam menciptakan suatu kebijakan dan mampu mensosialisasikan secara heterogen tentang Pancasila pada generasi muda hari ini melalui instrumen pendidikan tidak efektif dan subtantif dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Hal inilah yang dikhawatirkan oleh Hans Kalsen dalam teorinya yang menolak Pancasila sebagai norma dasar. Karena, norma dasar tidak diciptakan dalam satu prosedur hukum oleh sebuah organ pembuat hukum. Norma dasar tidaklah sebagaimana norma hukum positif itu sah – sah karena dibuat dalam cara tertentu oleh satu tindakan hukum atau sebaliknya, ia sah karena ia diandaikan sebagai sah; dan ia diandaikan sebagai sah karena tanpa pengandaian ini, tidak ada tindakan manusia yang sah bisa diinterpretasikan sebagai tindakan sah, terutama sebagai tindakan pembuatan norma. Dan terbukti hari ini, bahwa terjadi dikotomasi dan misinterpretasi terhadap nilai-nilai Pancasila yang seharusnya sebagai falsafah bangsa yang merupakan dasar negara.