Pancasila Dalam Kubangan Rezim

Wacana global ideologi banyak menghadirkan  rumusan dan pemaknaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehadiranya ideologi menghadirkan konsep negara dan pemerintah. Di antara pertentangan yang sangat tajam antara liberalisme-kapitalisme dan sosialisme. Para pendiri bangsa ini memberikan jalan alternatif agar terbebas dari jebakan dua titik extrim tersebut. Maka lahirnya pancasila pada tanggal 1 juni 1945 yang di rumuskan oleh  panitia 9 ( BPUPKI ) yang diprakarsai oleh Ir. Soekarno , Drs.Muh.Hatta Dkk adalah sebagai dasar negara bukan sebagai ideologi negara.

Pancasila adalah pondasi dasar rumah kebangsaan bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia , ibarat sebuah bangunan, pancasila diciptakan sebagai pondasi yang kuat, agar rumah kebangsaan bernama Negara Indonesia tersebut dapat kokoh dan abadi menjadi tempat perlindungan bagi setiap warganya. Dalam hal ini pancasila disebut sebagai falsafah negara (philosofische gorndslag) selain itu pancasila memuat fungsi sebagai prinsip-prinsip dasar pandangan terhadap terhadap dunia (weltanschauung) yang memandu perjalanan bernegara kearah cita-cita masa depan .

Namun sejak pancasila memasuki fase  kekuasaan rezim Soeharto, pancasila mengalami degradasi interperetasi makna sebagai dasar negara Bangsa Indonesia. Kepemimpinan Soeharto berhasrat meletakkan pancasila sebagai ideologi  asas tunggal  bagi bangsa Indonesia yang bertujuan mengarahkan pada pengembangan moral pancasila, ekonomi pancasila dst. Karena pada saat  kepemimpinan Bung Karno terlalu banyak pertikaian pemikiran antara  agamais, nasionalis  dan komunis (nasakom) dalam menerapkan pancasila sebagai dasar negara.


Kecenderungan tafsir monopolis yang bercorak tunggal menyebabkan pancasila ditafsirkan secara baku oleh rezim orba, dengan mengeluarkan istilah P4 (Pedoman Penghayatan Pengalaman Pancasila) dengan ketetapan MPR.  No II/MPR 1978. Dengan hal ini asas tunggal diterapkan sebagai kehidupan berbangsa  dan bernegara pada saat itu. Pancasila menjadi alat indoktrinasi, monopoli serta dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Pancasila lalu menjadi ideologi hegemonik yang dipratikkan secara represif.

Di rezim orba penuh dengan slogan ekonomi pancasila, demokrasi pancasila, bahkan hukum berdasarkan Ketetapan MPR. No XX/MPRS 1966. Akan tetapi kenyataannya ekonomi yang di praktikkan oleh rezim orba cenderung bercorakan liberal-kapitalisme. Yang menikmati kemakmuran ekonomi ternyata bukan masyarakat  tetapi hanya segelintir orang tertentu saja (rentenir capitalisme state). Demokrasi pancasila pun mengalami peredupan makna dengan cara membuat aturan yang justeru melanggengkan kekuasaan orba selama 32 tahun. Kekuasaan yang sangat lama tersebut membuat posisi negara sangat kuat, semantara, masyarakat berada dalam posisi sangat lemah. Ketika berupaya melakukan koreksi kritis terhadap orba diangggap tidak pancasilais. Dengan melakukan tindakan represif, kekerasan, bahkan pendekatan militer.


Ketika masyarakat melakukan gerakan penumbangan rezim otoritarianisme  Soeharto di tengah krisis monoter dan meruntuhkan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang tumbuh di orba, Amin Rais sebagai ketua MPR pada saat itu mengumandangkan suara reformasi kepada mahasiswa dan masyarakat Indonesia, dengan bertujuan menanggalkan artefak otoritarianisme orba memuju era reformasi yang lebih demokratis. Walhasil rezim kekuasaan Soeharto tumbang dengan gerakan 1997/1998  pada tgl  21 Mei 1998 .

Tumbanganya rezim orba membuat segelintir masyarakat Indonesia trauma dengan pancasila dan penerapan P4 asas tunggalnya yang hanya dijadikan legitimasi kekuasaan semata,  maka maka kabinet reformasi pada kepemimpinan presiden Habiebi melakukan perubahan yang sangat mendasar demi utuhnya bangsa Indonesia dengan melakukan perubahan khususnya menyangkut posisi pancasila dan tafsir P4 pada Ketetapan MPR RI NO XVII/1998. Hal bertujuan mengembalikan fungsi pancasila sebagai dasar negara, penghapusan P4  dan penghapusan pancasila sebagai asas tunggal bagi organisasi politik di Indonesia . Sehingga kelompok/organisasi yang dibubarkan dan bersebelahan dengan asas tunggal di era orba  mulai muncul kembali sejak ditetapkannya UU No. 9 Tahun 1998,  sebagai gerbong kebesan hak sipil yang mengemukakan pendapat kepada khalayak dengan lisan maupun tuliasan.

Setelah masyarakat Indonesia merayakan era reformasi  mimpi buruk di masa   orba kembali hadir ke permukaan. Pada kekuasaan rezim Joko Widodo menerapkan kebijakan Perpu No. 2 Tahun 2017 mengenai keormasan yang bertentangan dengan pancasila dan UUD Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif. Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang (Uu) Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sehingga dibubarkanlah Hizbuh Tahrir Indonesia (HTI) melaui perpu ormas tersebut.

Kemudia munculnya kembali bayang-bayang asas tunggal yang  menjelma menjadi Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP). Lembaga ini di pimpin oleh Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP Yudian Wahyudi sebagai Ketua BPIP dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 7 2018 , dengan dalih pemerintah membuat suatu lembaga pemerintah yang bertugas  memberikan pahaman dan menanamkan nilai-nilai pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara .  Sekolompok orang dan ormas mempermasalahkan hadirnya BPIP karna dinilai sebagai ketidak efektifan dan tidak subtansif kinerja BIPI, apalagi negara banyak merogok kocek untuk menggaji pengurus BPIP yaitu sebesar 217 M per bulan. Jika di[erhatikan negaralah yang tidak  menerapkan pancasila dalam mengeluarkan kebijakan. Contohnya seperti RUU KUHP , RUU KPK 2019 . Pembahasan RUU Omnibus Law di tengah Covid 19.  Mengensahkan UU Minerba di situasi pandemi hanya untuk memanjakan para oligarki yang merongrong Sumber Daya Alam Indonesia tampa memikirkan dampak lingkungan dan ekologis di sekitarnya. Tentu hal ini sangat bertentangan nilai nilai-nilai Pancasila yang diumumkan sebagai ideologi negara.


Itulah dampak ketika negara memaksakan negaranya untuk berideologi.  Padahal Karl Marx jauh-jauh hari mengatakan ideologi hanyalah gambar yang terbalik atau kesadaran palsu yang memanfaatkan kelas tertentu sebagai dominasi penguasa (rulling class)   dan dominasi kelas bourjuasi sehingga gerak kehidupan dikontrol oleh  kelas dominan tersebut. Adapun ujaran Karl Marx dalam konsep epifenomena: idelogi menurut konsep ini merupakan sistem ide yang mengekspresikan hubungan antar kelas dan ambisi dominan atau bisa disebut sebagai asimetri kelas (kegiatan antar kelas dalam kegiatan produksi). Ideologi menjadi cara untuk mempertahankan kepentingan dan dominasi kelas tertentu .