Keganasan Pandemi dan Hilangnya Legitimasi

Korban dari keganasan virus Covid-19 terus meningkat secara eksponensial di negara kita seperti dilaporkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang mencatat total pasien positif telah mencapai angka 23.165 dengan korban meninggal mencapai 1.418 orang. Dalam kasus peningkatan ini sesungguhnya terdapat variabel lain yang harus dijangkau oleh nalar kritis kita selain keberadaan Covid-19 sebagai variabel tunggal, yaitu hilangnya patriotisme kewargaaan yang merupakan legitimasi kultural bagi Pemerintah di dalam upayanya memutus mata rantai penyebaran virus ini. 

Pemerintah terlampau lama tutup mata dan bersikap superior atas klaim kekuatan perangkat kekuasaanya dengan memilih acuh terhadap gelombang gerakan kewargaan yang secara realisme historis selalu menjadi palu godam penentu bagi putusan masa depan negeri ini. Krisis kepercayaan yang dialami oleh Pemerintah sejak awal periode kedua kepemimpinannya bertemu dengan badai pandemi yang mewabah di sebagian besar wilayah negeri ini menjadikan pemerintah gagap dan gugup di dalam menentukan arah kemudi kebijakannya. Parahnya arah kemudi itu malah dibajak oleh kekuatan plutokrasi raksasa yang diam-diam mengambil kesempatan pembatasan sosial untuk menyelundupkan beberapa public policy berorientasi pasar yang bagai lahan basah bagi pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19. Kondisi ini dengan sendirinya memperparah luka kronis masyarakat di bawah yang terlanjur murka dengan Pemerintah yang berakhir pada hilangnya mutual understanding terhadap pengemudi kapal bangsa ini berserta seluruh anak buah kapalnya (ABK), karenanya gerakan rakyat pasrah menjadi implikasi dari hilangnya legitimasi kultural hari ini. 
GERAKAN INDONESIA BERSATU   Sejak awal tagar stay at home tidak cukup ampuh membendung gerakan pasrah rakyat yang patah hati dan emosi terhadap penyalahgunaan otoritas oleh Pemerintah, rasa takut memang sementara melingkupi ruang publik namun tak lama kemudian setiap sisi negeri kembali ramai dengan sahut menyahut anak manusia, di lain sisi hilangnya legitimasi kultural ini juga membangkitkan gerakan kelompok Islam fundamentalis yang menyerukan kekuatan tauhid sebagai jalan ampunan dari murka Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan menurunkan penyakit bagi mereka yang memakmurkan rumahnya karena itu ibadah harus tetap dipusatkan di Masjid, fenomena ini tidak bisa kita lihat hanya sebagai produk teologis semata sehingga kehilangan relevansinya dengan tinjauan historis serta sosiologis dari kriminalisasi terhadap para pemuka agama tahun-tahun terakhir. 
Sudah saatnya Pemerintah buka mata dan berhenti dari kekalapan nafsu kuasanya, luka bangsa ini harus segera dijahit dan dipulihkan sebagaimana sediakala dengan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat sebagai bagian penting dari kekuatan nasional sembari menunjukkan kemandirian Pemerintah sebagai pemimpin negeri ini di hadapan kepentingan oligarki, partai pengusung, juga kekuatan pasar kapitalistik, sementara itu Komandan tertinggi negeri ini tidak boleh terlalu banyak berkutbah di depan layar Televisi, Presiden harus segera memimpin penyelesaian kasus korupsi termasuk kasus suap terhadap Komisioner KPU oleh Politisi PDIP, juga penyalahgunaan wewenang oleh rekan-rekannya di Pemerintahan, serta turun langsung ke masyarakat mengkampanyekan Indonesia bersatu dan berdaulat melawan Covid-19 dengan bertumpu pada kemandirian riset kesehatannya sendiri, tanpa menunggu vaksin dari Amerika dan Cina. Kemandirian adalah bahasa yang diperlukan oleh Pemerintah hari ini untuk menggalang kekuatan akbar bersama, dari, dan oleh rakyat.