RUU Minerba Secepat Kilat, Dampak Lingkungan & Serakanya Kapitalis

Negeriku, beberapa saat hinggap di benakku betapa kelamnya Engkau. Jika Engkau diibaratkan manusia maka jelas dirimu sudah dewasa dan cukup tua. Sebab sudah merasakan manis-pahitnya dunia, disanjung, dibelai, dan dipuja-puja. Walau sebenarnya engkau sudah diperalat dan dieksplotasi.

Menariknya, negeriku bisa dikatakan unik yang mungkin tidak ditemukan di negara manapun. Beberapa tahun ini, pemaknaan diksi yang tumpang tindih, kebijakan naik-turun (baru diumumkan naik-beberapa jam kemudian turun lagi). D saat beberapa negara memikirkan bagaimana menekan dampak wabah Corona, malah negeriku sibuk menaikkan BPJS juga revisi UU Minerba. Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara (Minerba) sudah disahkan dalam rapat paripurna (12/5/2020) (CNBCIndonesia, 13/5/2020). 
Upaya pengesahan RUU Minerba secepat kilat yang kesannya sangat dipaksakan di tengah wabah mencekam ini. Wajar kita curigai, ada apa? Pembahasan RUU Minerba pun minim transparansi. Seketika penulis langsung teringat dengan film dokumenter yang sempat viral ‘sexy killers’ bagaimana ia mengungkap perselingkuhan penguasa-penguasaha. Kemudian alasan mempercepat RUU Minerba, fakta ini diperkuat dengan masa berlakunya Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) beberapa perusahaan besar batu bara di Indonesia akan segera berakhir. “Nasib 8 Perusahaan Besar Tambang Batu Bara Tersandera Revisi PP dan UU”. KPK peringatkan perpanjangan kontrak untuk para pemegang PKP2B harus sesuai UU Minerba. Sehingga pemerintah dan DPR ingin percepat revisi UU Minerba. Rencana tahun lalu untuk mempercepat revisi nyatanya dibuktikan tahun ini. Jadi, bukan hal aneh jika di negara kapitalis semacam RUU Minerba dipaksakan untuk segera disahkan. Karena ada nuansa konflik kepentingan di dalamnya. Dari sini kita bisa melihat secara jelas, keberpihakan negara itu setirnya dipegang oleh siapa. 
Geliat tambang dan mimpi konservasi selama ini salah satu konflik dalam pertambangan yang menjadi sorotan adalah masalah lingkungan. Sedangkan secara umum, masalah tambang di Indonesia disebabkan karena sistem terbuka atau open pit. Aktivitas inilah yang kemudian melahirkan bahan galian, meninggalkan lubang-lubang, menciptakan polusi debu, pencemaran (air, udara dan lingkungan), serta memiskinkan bahan organik, unsur hara dan mikroorganisme. Sebenarnya alam bisa menyembuhkan dirinya sendiri, sehingga lahan bekas tambang akan kembali ke keadaan sebelumnya. Namun suksesi primer atau perubahan alami akan membutuhkan waktu lama. Sehingga dalam hal ini diperlukan upaya rehabilitasi semua pihak guna mempercepat suksesi primer. Namun, tantangannya adalah lahan pasca tambang semakin berat yang terus dieksplotasi tanpa ampun oleh para kapitalis. Kuasa hukum Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Judianto Simanjutak menyatakan bahwa tidak ada satupun pertambangan di Indonesia yang tidak merusak lingkungan (ekosistem). AMDAL yang nyatanya ada dalam UU pun diabaikan. Padahal tujuannya sangat mulia yakni ‘mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, juga sebagai perwujudan tanggungjawab pemerintah dalam pengolahan lingkungan hidup’. 
Para kapitalis dengan mudah melabrak berbagai aturan yang bertentangan dengan kepentingannya. Termasuk UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengolahan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH). Bahkan UU tersebut kerap kali disebut sebagai penghambat investasi kata Priyo Pamungkas Kustiadi, Media Communication and Outreach Jaringan Advokasi Tambang Jatam. Fakta lain yakni hingga Juli tahun lalu, terdapat 3.120 perusahaan yang belum memberikan jaminan reklamasi di berbagai wilayah Indonesia, menurut data Kementerian ESDM. Kemudian pemindahan Ibu Kota baru yang berlokasi Kaltim semestinya menjadi pemicu menuntaskan lubang ini. Kan tidak lucu, ibu kota ada kerusakan lingkungannya. 


Selanjutnya hampir 34 persen daratan Indonesia telah diserahkan kepada korporasi lewat 10.235 izin pertambangan Minerba. Itu belum termasuk izin perkebungan skala besar, migas, panas bumi, dan tambang galian C. Kawasan pesisir dan laut juga tidak luput dari eksploitasi, lebih dari 16 titik reklamasi, penambangan pasir, pasir besi, dan menjadi tempat pembuangan limbah tailing Newmont dan Freeport. Demikian juga hutan, setidaknya 3.97 juta hektar kawasan lindung terancam pertambangan. Bukan hanya itu sungai pun dikorbankan, dari sekitar 4.000 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia sebanyak 108 DAS Mengalami kerusakan parah

Para pegiat lingkungan menyebut saat ini 1.735 lubang Kaltim tambang dibiarkan menganga oleh perusahaan. Dengan diabaikannya masalah ini, beberapa tahun belakangan sampai menelan korban yang tidak sedikit. Padahal jaminan perusahaan menyetor jaminan reklamasi tertuang dalam peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 7/2014. Menurut peraturan itu jika perusahaan tidak memberikan jaminan maka akan diberikan sanksi, seperti peringatan pemberhentian sementara, dan hukuman terberat yaitu pencabutan izin perusahaan. Kenapa aturan ini tidak diberlakukan? Ataukah aturan hanya diperuntukkan kaum bawah? Mantap sudah penderitaan rakyat, jika suatu kebijakan (kepentingan) disetir oleh kapitalis. Mereka kuat karena didukung sistem, sehingga melawan pun harus pakai sistem. 


Fakta RUU Minerba dan sengkarut masalah Indonesia lainnya kian menunjukkan watak (wajah) Kapitalis yang sesungguhnya. Dengan adanya RUU Minerba, alam kian dieksploitasi, selanjutnya yang ada hanya janji-janji konservasi, sebab yang menjadi tumpuan yakni materi. Lalu dengan ini semua masihkah kita mempertahankan sistem ini? Padahal ada sistem Islam yang memuliakan manusia, terbukti dalam sejarah. Sistem ini digunakan untuk mengatur kehidupan umat manusia, bukan membelenggu seperti sekarang. Seperti yang paling mendasar kekayaan alam (bahan energi) merupakan kepemilikan umum sehingga tidak dapat diprivatisasi. Khilafah akan membatalkan kontrak yang tidak sesuai syariat. Batu bara hanya dialokasikan untuk pemakaian penting. Khilafah akan melakukan konservasi terhadap bekas tambang. Untuk memenuhi kebutuhan Khilafah bisa menempuh kebijakan, seperti pendisribusian batu bara kepada rakyat dengan harga murah dan mengambil keuntungan dari pengolahan energi untuk menjamin kebutuhan rakyat. Seperti pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain-lain. Inilah salah satu sumber pemasukan sistem Islam untuk mensejehterahkan rakyatnya. Dengan ini semua, pengolahan batu bara akan dikelolah mandiri sehingga tidak diintervensi oleh kapitalis (perusahaan) Negara manapun. Selama pengolahan alam didasarkan pada aturan sekuler-kapitalis semua tidak akan banyak manfaatnya. Terbukti di tengah melimpahnya SDA, mayoritas rakyat kian dirugikan yang untung hanya mereka asing-kapitalis. Wallahu a’lam.