Ketika Media Bersabda

Hari ini media sudah menjadi suatu kebutuhan pokok yang wajib dimiliki oleh manusia baik itu untuk keperluan informasi ilmu pengetahuan, pekerjaan, perdagangan, bahkan sampai hal hal mengenai perbucinan sekalipun.

Apalagi di tengah wabah pandemi seperti sekarang ini, dalam keadaan pandemi ini sesuai Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) yang mengharuskan Badan Usaha ataupun badan badan apapun yang memiliki pekerja berupa manusia diharuskan menjaga keselamatan pekerjanya. Maka, hal yang paling tepat dilakukan adalah WFH (Work From Home) yang jika dibahasakan dalam Bahasa Indonesia adalah bekerja dari rumah.

Segala hal yang berhubungan dengan informasi dapat dengan mudah dijangkau dengan adanya media.
Namun, malangnya hal ini seakan menjadi bumerang ketika informasi dari media, terpolarisasi dan menginformasikan hal yang sama dengan media satu dengan media lainnya
Bahkan, menyebabkan masyarakat menjadi Hakim Tuna Bukti

Ya! Hakim Tuna Bukti, kenapa saya katakan demikian? Jika kita belajar mengenai disiplin ilmu hukum maka kita akan menganal yang namanya asas praduga tidak bersalah. Artinya seseorang belum dapat dianggap bersalah jika belum ada putusan mengadilan yang mengatakan ia bersalah.

Hal itulah yang seringkali dilupakan oleh media ketika memberitakan suatu hal. Masalahnya seringkali menjadi viral ditengah ketidakmampuan media mengingat hal hal penting seperti asas tersebut.

Contoh yang dapat kita selidiki mengenai viralnya seorang pemuda juga merupakan konten kreator Youtube yang penulis enggan untuk menyebut namanya.

Pemuda tersebut hendak membagikan kardus indomie yang isinya diketahui adalah sampah dan dibagikan kepada “laki laki malam yang sedang menjajakan diri di pinggiran ruko”. Kemudian kejadian tersebut ia unggah di situs berbagai video Youtube, hal ini lantas membuat para warganet geram dan mengutuk aksinya tersebut.
Nah, dari sinilah penulis mengambil kesimpulan, media dapat bersabda tanpa menggunakan bukti dan menyampingkan asas praduga tak bersalah. Penulis disini tidak ingin membela ataupun membenarkan aksi pemuda konten kreator Youtube tersebut. Namun, penulis menyayangkan berita yang dimuat oleh media dan bagaimana reaksi warganet yang tidak menghormati persidangan.
Bahkan anehnya, dengan kekuatan media kejadian ini menjadi viral di berbagai platform media sosial seperti facebook, instagram dan twitter. Bahkan hari ini, hari ketika tulisan ini dibuat kurang lebih dari 20 video viral di Youtube 4 diantaranya membahas mengenai kejadian oleh pemuda tersebut.
Hal yang cukup lucu mengingat ada peristiwa lebih penting mengenai pembahasan Omnibus Law oleh DPR di tengah pandemi seperti saat ini. Apakah ini merupakan suatu pengalihan isu?

Sayangnya kita tidak dapat menyalahkan sepenuhnya media karena viralnya video dari kejadian tersebut. Toh, yang berperan penting menyebar luasnya video tersebut adalah masyarakat itu sendiri.
Kecenderungan masyarakat Indonesia yang malas membaca tapi rajin menyalahkan bisa jadi sebab hal hal seperti diatas dapat terjadi.

Kita dapat belajar dari kasus Reynhard Sinaga yang terjadi di negri Ratu Elizabeth. Penulis tidak menyarankan pembaca sekalian untuk mencontohi perbuatan Reynhard tersebut. Namun, kita dapat bandingkan kedua kasus tersebut dari dua negara berbeda. Kasus Reynhard terjadi tahun 2017 dan berita mengenainya mencuat pada tahun 2020 hingga di vonis bersalah oleh Pengadilan di Manchester. Bandingkan dengan di Indonesia tentang video kejadian pemuda tersebut yang menjadi viral setelah satu minggu video tersebut diunggah secara daring.

Maka dari itulah penulis mengatakan Negri ini Negri PengHakiman Tuna Bukti. Berpendapat dan menyebarkan informasi menjadi hak bagi satiap warga negara. Namun, kita harus menkaji pendapat atau berita yang dikemukakan ke publik itu sudah benar, layak atau tidak. Mengenai viralnya video tersebut, sebenarnya ada hal hal yang lebih penting untuk kita beritakan dan viralkan pada saat ini. Misalnya informasi mengenai letak rumah seorang tukang becak yang perlu bantuan kita sedang kekurangan biaya akibat pandemi ataupun mengenai rancangan omnibus law yang tidak tepat menyasar untuk siapa dan dirancang pada waktu yang tidak tepat