Mei yang Suram dan RUU Cilaka

Mei kali ini tidak seperti Mei pada tahun-tahun sebelumnya, Mei yang biasanya diramaikan perayaan hari buruh dan hari pendidikan Nasional yang diwarnai aksi demonstrasi ribuan buruh dan mahasiswa kini ditengah pandemic Covid-19 begitu sepi.

Ditengah Pandemic Covid-19 terjadi PHK besar-besaran, Pada 30 April 2020 Presiden mengatakan sudah 375.000 pekerja formal tetkena PHK. Ini tentu merupakan musibah besar bagi kaum buruh. Saya kira pandemic Covid-19 tidak bisa dijadikan alibi melakukan PHK, disisi lain ada beberapa karyawan yang terpapar Covid-19 bahkan meninggal dunia, seperti yang terjadi di PEMI tangerang 2 orang meninggal karena COVID-19, HM Sampoerna di Surabaya, di Yamaha Music Jakarta. kemudian di Besaki Denso Indonesia.

 PHK bukan alternatif, dan seharusnya pihak perusahaan segera meliburkan para pekerja untuk menghindari penularan wabah covid-19 apalagi sampai berujung kematian. Atau setidaknya memilih cara lain tampa melakukan PHK dan tetap menjamin kesehatan dan keselamatan para pekerja.

Dalam masa Pandemic Covid-19, Pemerintah tetap mendorong untuk mempercepat pembahasan Omnibus Law RUU CILAKA, yang pada hakikatnya ditolak mentah-mentah oleh berbagai pihak khususnya kaum buruh. Jangan sampai pemerintah memanfaatkan keadaan untuk mensukseskan niat buruk para elit global melalui regulasi RUU CILAKA tersebut. Seharusnya pembahasan di tunda sampai Pandemic Covid-19 selesai, dan memberikan peluang sebesar-besarnya baki serikat buruh untuk terlibat dalam pembahasannya.

Omnibus Law RUU Cipta Kerja berisi 11 kluster pembahasan dan 1.200 pasal. Pada kluster Ketenagakerjaan RUU ini akan mencabut sejumlah pasal dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Antara lain terkait upah minimum, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan pesangon, hubungan kerja, jaminan sosial, dan penggunaan tenaga kerja asing (TKA).

Upah minimun berkaitan dengan upah per jam, sehingga upah harian dan upah bulanan berpotensi akan di geser bahkan mungkin perlahan dihilangkan. Artinya pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam perminggu akan menerima upah dibawah upah minimum.

Hal ini bisa menimbulkan penafsiran subjektif pengusaha dalam menilai jam kerja para pekerja, karena waktu istirahat, waktu beribadah, sakit, cuti haid atau cuti melahirkan (bagi buruh perempuan) bisa saja dijadikan alasan bahwa pekerja bekerja kuran dari 40 jam perminggu, maka harus di upah dibawah upah minimum. Padahal pada pasal 80-85 UU Ketenagakerjaan sakit, ibadah, dan cuti haid atau melahirkan itu harus dijamin oleh perusahaan, dan tidak mengurangi hak pekerja untuk mendapatkan upah minimum.

Selanjutnya mengenai PHK. Dalam pasal 151 (ayat 1-3) UU ketenagakerjaan dijelaskan bahwa yang harus diutamakan adalah menghindari terjadinya PHK, dan dalam perundingan mengenai PHK harus dilibatkan pula serikat buruh. Jika tidak menemukan kata sepakat maka akan diselesaikan di pengadilan hubungan industrial.

Sedangkan pada bagian kedua tentang ketenagakerjaan poin 38 RUU CILAKA, prosedur tersebut di ubah, tidak ada lagi keterlibatan serikat buruh, karena hanya berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja (Individu yang bersangkutan), jika tidak mencapai kesepakatan maka akan diselesaikan di pengadilan hubungan industrial. Artinyartinya proses PHK akan lebih di permudah dan keterlibatan serikat buruh akan dihilangkan.

Belum lagi mengenai lebih dipermudahnya untuk merekrut tenaga kerja asing, hubungan kerja yang semakin diarakhan pada hegemoni pihak perusahan untuk memperkuat penerapan sistem kerja kontrak dibandingkan pekerja tetap, didorongnya pula penerapan outsourcing yang lebih fleksibel bisa berdampak pada tidak adanya kepastian kerja dan pengankatan karyawan tetap. Karena fleksibelnya pula akan berdampak pada mudahnya terjadi PHK, selain itu berdampak pula pada hilangnya pesangon.

Mei selain identik dengan May day (hari buruh), identik pula dengan peringatan hari pendidikan nasional, yang dimana tahun ini juga berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Biasanya di semua sudut kota dikerumuni oleh mahasiswa dengan teriakan teriakan penolakan terhadap kapitalisasi pendidikan dan sebagainya. Tapi perayaan Hardiknas kali ini hanya bisa dilakukan via media sosial dengan menulis beberapa tuntutan mahasiswa terkait sektor pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan yang biasanya dilakukan dengan bertatap muka, dewasa ini berubah drastis karena hanya bisa dilakukan di rumah masing-masing, itu karena Covid-19. Dunia pendidikan seakan abstrak, segala bentuk pembelajaran harus dilakukan melalui media sosial, yang notabenenya kurang dinikmati oleh pelajar/mahasiswa, dan masih banyak kekurangan. Seperti kurang efektifnya proses dialektis mahasiswa, kendala jaringan, dosen yang terlalu memberikan banyak tugas, dll.

Disisi lain, UKT tetap di bayar Tampa ada pengurangan, fasilitas kampus tidak dinikmati, membeli kuota tetap memakai anggaran sendiri tampa ada bantuan dari pihak kampus (contohnya kuota internetan gratis). Bahkan sampai ada prank dari kemenag perihal pengurangann biaya UKT, yang awalnya melalui surat edarannya akan di kurangi minimal 10% ternyata di batalkan kembali dengan alasan terjadi penghematan anggaran di Kemenag. Lalu bagaimana dengan kondisi mahasiswa, dengan segala keterbatasan yang menyebabkan ekonomi keluarga berkurang, biaya UKT tetap seperti biasanya, maka wajar jika dinilai kebijakan Kemenag dalam membatalkan pengurangan UKT tidak mempertimbangkan kondisi objektif mahasiswa.

Dalam RUU CILAKA juga terdapat klaster pendidikan, terdapat 3 pasal dalam UU Sisdiknas yang akan di hapus, yaitu pasal 67-69. Dengan dihapusnya 3 pasal tersebut orang dan/atau penyelenggara pendidikan yang memalsukan dan membantu dalam pemalsuan ijazah, sertifikat, gelas akademik tidak lagi dipidana. Serta yang menggunakan ijazah, sertifikat, gelar akademik palsu tersebut tidak lagi dipidana.

Sehingga hal ini akan terus melanggengkan praktik penipuam di bidang pendidikan sebagaimana pemalsuan 3 hal di atas. Seharusnya melalui regulasi Pemerintah harus memutus mata rantai praktik-praktik tersebut sampai ke akar-akarnya, bukan malah melanggengkannya.