Negeriku dan Akal-akalannya

Apakabar Indonesiaku? masihkah kita merasa Negara ini baik baik saja dengan berbagai eksistensi problem. Negara tidak lagi memiliki wujudnya sebagai Negara yang Demokrasi tetapi negara mecoba menciptakan wujud yang berbeda yang dimana Demokrasi tak lagi bisa diimplementasikan di negara indonesia, semua kebijakan yang dibuat pemerintah dan jajarannya seakan akan ingin menciptakan negara yang kapitalis ada apa dengan pemerintah dan jajarannya saat ini? 

Pemerintah dalam hal ini KemenkumHam baru saja yang terjadi dan sangat Kontroversial ialah sebuah kebijakan yang di keluarkan Menteri Hukum dan Ham mengenai Narapidanan dibebaskan untuk cegah Covid-19. Apakah kebijakan seperti ini tidak salah untuk diterapkann di Negara kita yang katanya Negara Hukum kita ketahui Indonesia ialah Negara Hukum yang dimana secara sederhana adalah Negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum.

Tapi dengan keputusan yang diberlakukan pemerintah dan jajaranya apakah tidak menimbulkan deskriminatif dan maklumat yang mencurigakan. Penulis merasa bahwa kebijakan yang kemudian hadir ialah kebijakan yang mencoba untuk menguntungkan beberapa kelompok, mungkin saat ini pemerintah membebaskan Narapidana tetapi bagaimana dengan nasib tahanan Narapidana korupsi yang menuai banyak tanggapan untuk dilakukannya pembebasan, apakah se-segera mungkin untuk di buatkan surat keputusan yang baru dan UUnya, saat ini pemerintah belum tuntas dalam menangani kasus Covid-19 malah ia mecoba mengeluarkan aturan baru. Mau di bawa keman negara ini yang penuh dengan berbagai masalahnya? 

Pemerintah seharusnya memikirkan dengan matang soal keputusan yang di keluarkan dampak yang akan terjadi apakah tidak salah melepaskan Narapidana khususnya Narapidana Korupsi demi mencegah dan memutuskan rantai Covid-19, 5.556 per-hari warga binaan yang dilepaskan berdasarkan aturan yang berlaku Keputusan Menkum HAM Nomor 19.PK.01.04 Tahun 2020 dan Permenkum HAM Nomor 10 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19”

Permenkumham tersebut terbagi dalam 3 bab, Bab I ketentuan umum, Bab II pemberian asmilasi bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, warga negara asing, Lalu Bab III pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, warga negara asing.

 Penulis merasa seakan akan langkah satu satunya ialah membuat aturan baru dan membebaskan Narapidana belum lagi asumsi yang hadir mengenai rancangan UU untuk Narapidana korupsi yang sampai saat ini masih disusun. Alasan ingin dibebaskannya dan disusunya aturan Narapidana korupsi ialah kapasitas tahanan sudah berada pada tahap over atau kelebihan muatan, banyak maklumat yang timbul dari kebijakn kebijakan yang dibuat pemerintah di tengah situasi krisisnya negara bahkan mecoba untuk melakukan Revisi terhadap Peraturan-Perundangan No.99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Salah satu dari poin inti dalam PP 99/2012 adalah aturan resmi bagi terpidana khusu, termasuk Koruptor. Aturan PP. 99/2012 merupakan aturan yang progresif. Memperlemah regulasi sama dengan tidak mendukung pemberantasan Korupsi,(Donal).

Penulis juga merasa bahwa ketimpangan yang terjadi saat ini dengan mengubah atau merevisi aturan itu sama saja memperlemah ketahanan Negara dan memperlemah pemberantasan korupsi pembebasan Narapidan khususnya Narapidana korupsi itu tidak relevan ketika dikaitkan dengan kasus Covid-19 dan pemuatan kapasitas tahanan yang berlebihan, banyak opsi atau langkah yang tepat kita gunakan dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Lapas/Rutan, banyaknya tahana yang mesti dikeluarkan dari Lapas dengan alasan tidak ada lagi ruang untuk menampung sekaligus pemutusan rantai Virus, pemerintah seharusnya mencobah untuk membatasi tiap pengunjung yang ingin membesuk Tahana/Narapidana. Penulis berharap langkah dalam mengambil kebijakan dan menetapkan aturan sebab semua mesti sesuai dengan kondisi yang terjadi di Indonesia.