Covid 19 dan Langkah Pemerintah

Akhir tahun 2019 dunia dihebohkan dengan teridentifikasinya Virus baru bernama Novel Corona Virus yang saat ini disebut dengan COVID-19. Virus berbahaya ini membuat banyak masyarakat di dunia resah dan meningkatnya standar keamanan di berbagai negara termasuk Indonesia. Penulis pernah membaca beberapa literatur yang terkait dengan COVID-19 sedikit penjelasan mengenai COVID-19, COVID-19 merupakan Virus yang memiliki kesamaan dengan penyakit SARS dan MERS yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat.

Virus ini merupakan Virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia, yang kemudian pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, China pada Desember 2019. Virus corona dapat ditularkan antara hewan ke manusia dan manusia ke manusia. Gejala klinis akan muncul setelah 2-14 hari setelah terinfeksi, namun dapat menular meski belum menunjukkan gelaja infeksi.

COVID-19 ialah sebuah pandemi yang terjadi saat ini di beberapa negara bahkan Indonesia sendiri termasuk negara yang terkena COVID-19, Wuhan ialah sebuah tempat di mana COVID-19 itu menyebar secara meluas hingga memakan korban tiap harinya sampai akhirnya china sendiri mengalami kewalahan kota yang di duga kuat sebagai sumber penyakit ini akhirnya diisolasi transportasi udara dari tiap kota itu di tutup oleh Pemeritah, Huanggang dan Ezhou, kota-kota yang berdekatan dengan Wuhan juga di karantina, disusul dengan beberapa kota lain di China.

Penyebaran besar awalnya terjadi wilayah daratan China yakni 80.735, disusul Korea Selatan 7.382 kasus, Italia 7.375, Iran 6.566 kasus, dan kini di Indonesia 309 kasus (belum di-update) Komisi Kesehatan Nasional China (NHC) mengkonfirmasi bahwa Virus corona Wuhan ini bisa menular antar manusia. Di hari yang sama infeksi COVID-19 juga telah dikonfirmasi di Jepang dan Korea Selatan. Tak lama setelah di umumkan oleh Komisi Kesehatan Nasional China (NHC) kasus di AS dan Taiwan juga terdeteksi pada wisatawan yang kembali dari Wuhan. Ada beberapa negara yang terkena dampak dari COVID-19. 

Indonesia adalah negara yang sekarang berada pada posisi yang sangat sulit ditengah pandemi COVID-19, penulis ingin membahas mengenai penanganan yang di lakukan Pemeritah di saat ini, seharusnya pemerintah fokus dengan kasus yang terjadi saat ini. Menteri Kesehatan menurut penulis bahkan menyepelekan COVID-19, keterbukaan informasi terhadap masyarakat itu tidak transparan, komunikasi yang di lakukan Presiden dan Menteri Kesehatan seakan akan tidak memiliki kecocokan bahkan kolaborasi yang terjadi sama sekali tidak memperlihatkan bentuk kewaspadaan/antisipasi terhadap hadirnya wabah yang menulah COVID-19.

Penulis merasa bahwa kelalaian dan abaian pemerintah terhadap penanganan kasus COVID-19 melanggar beberapa aturan yang terkait penangulangan wabah sebagaimana yang di atur dalam UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah penyakit menular dan peraturan Pemeritah No 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular selanjutnya juga di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1051 tahun 2010 “Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penangulangan”, Pemeritah seharusnya lebih proaktif dalam melakukan penelusuran mengenai wabah atau penyakit menular.

Dalam penanganan penyebaran COVID-19, Pemerintah Indonesia memilih opsi untuk menerapkan sistem Social Distancing yang dimana dalam hal ini masyarakat diimbau untuk menjaga jarak dari kerumunan atau tempat tempat yang penuh keramaian, bahkan Indonesia menerapkan sistem isolasi atau dalam artian karantina guna memutuskan rantai-rantai penyebaran COVID-19 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 Kekarantinaan Kesehatan.

Pelaksanaa sistem kekarantinaan kesehatan bertujuan untuk melindungi, mencegah, dan menangkal dari penyakit atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masayarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan dan dapat melibatkan Pemeritah Daerah.

Selain itu Pemeritah Daerah juga melaksanakan tugas untuk mewaspadai hadirnya Virus/Wabah penyakit serta menerapkan sistem Social Distancing guna memutuskan rantai penyebaran COVID-19 dan melakukan pemeriksaan massal terhadap masyarakat, hal ini mesti dilakukan semaksimal mungkin untuk mengetahui kecepatan penyebaran COVID-19 di tengah keramaian masyarakat serta mengidentifikasi masyarakat yang terkena Virus dan melakukan isolasi terhadap masyarakat yang terindikasi mengalami COVID-19.

Hal yang sangat kontroversial dibahas ialah darurat sipil dan karantina wilayah dimana Dalam Perpu Nomor 23 Tahun 1959 Tentang “Keadaan Bahaya Presiden Republik Indonesi” dikenal 3 darurat, yaitu Darurat Sipil, Darurat Militer, dan Darurat Perang. Setiap jenis ‘Darurat’ memiliki tujuan, syarat-syarat, dan konteks yang berbeda. “Syarat-syarat keadaan bahaya dengan berbagai tingkatan Darurat itu ada dalam Pasal 1 Perppu.

Semua mengarah pada terancamnya keamanan/ketertiban oleh pemberontak, kerusuhan, bencana, perang, membahayakan negara, tidak dapat diatasi oleh alat perlengkapan negara secara biasa” darurat sipil juga mengarah pada kondisi masyarakat yang secara independen membiayai kebutuhan pokok secara mandiri sedangkan dengan lock down sebagai mana yanag di atur dalam UU No. 6 tahun 2018 pasal 55 ayat 1 “Selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat” Kemudian, Pasal 8 UU 6/2018 menegaskan bahwa setiap orang juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina.

Pemerintah harus mengetahui bahwa setiap orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Jika pemerintah mencoba untuk menerapkan Lock Down atau karantina wilayah pemerintah harus mampu untuk memenuhi semua kebutuhan pokok masyarakat yang memang tanggung jawab pemerintah dan wajib untuk dlaksanakan sebab jika pemerintah melakukan Lock Down tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat bisa saja yang terjadi seperti di Negara Italia yang kebutuhannya tidak terpenuhi bahkan mengalami kelaparan hingga kehabisan uang dan menjarah Supermarket, maka pemerintah harus mampu memperhatikan jika ingin mengambil langkah Lock Down mampukah pemerintah untuk membiayai kebutuhan pokok masyarakat dengan prekonomian yang saat ini krisis dengan mengalami penurunan yang sangat drastis dan penulis berharap dalam menerapkan sistem mekanisme informasi dan komunikasi publik menjadi transparan, tepat, cepat, dan peka krisis dan dikombinasikan dengan tes masif yang valid metodenya, terpercaya hasilnya, dan dijalankan secara efektif.