Dari Covid 19 Hingga Fasisme Negara

Watak Negara yang Kapitalis, makin nampak ketika suatu Negeri/Masyarakat terserang Wabah”
                                       
Pandemi alias Wabah Corona (Covid-19) yang kini sedang melanda Dunia termasuk juga sudah mulai mewabah di Negeri kita tercinta, Negeri yang konon katanya Paling Demokratis.

Sebagaimana yang dilansir oleh Center for System Sciense and Enginering (CSSE) John Hopkins, jumlah kasus penderita virus corona telah mencapai jumlah 156.396 kasus. Sedangkan di dalam negeri sendiri, sebagaimana yang dilansir oleh tirto.Id, warga masyarakat telah terjangkit wabah ini sebanyak 579 orang dan kini telah mengalami pertambahan jumlah sebanyak 65 orang.

Kuantitas penderita virus corona yang cukup banyak tersebut nampaknya menjadi suatu kerisauan tersendiri bagi Publik kita. Mengingat bahwa wabah ini telah menelan korban jiwa. Dan sudah menjadi tanggung jawab Negara (Pemerintah) tentunya untuk melindungi segenap tumpah darah di Indonesia, termasuk menjaga kesehatan warganya masyarakatnya melalui upaya penanggulangan wabah corona.

Maka akhir-akhir ini sering terdengar di telinga kita sebagai Publik, dimana Pemerintah menginstruksikan (menganjurkan) kita untuk sementara waktu berada di rumah dan tidak keluar Rumah apalagi ketempat ramai. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyebaran wabah corona.

Pemerintah mengimbau untuk sementara waktu agar warganya menghindari pusat-pusat keramaian serta aktivitas-aktivitas yang memungkinkan perkumpulan banyak orang seperti Beribadah di tempat Ibadah, Seminar, Diskusi Publik termasuk dalam Hal ini Demonstrasi dan Unjuk Rasa. Namun kiranya itikad baik ini bukannya tanpa ketimpangan, justru sebaliknya makin menunjukkan wajah Negara yang sejatinya Kapitalis.

Terkhusus untuk Pelarangan Aksi dan Unjuk rasa, sebagaimana intruksi yang dikeluarkan oleh Polda Sultra sebagaimana yang dilansir oleh Tirto. Id, tentu jika dicerna secara sederhana seolah-olah hal ini adalah itikad baik dari Polda sebagai bagian dari Elemen Kenegaraan, untuk pencegahan penyebaran wabah corona atau covid-19. Tapi sebagai salah satu Representasi Negara, apakah Bapak Kapolda telah memikirkan Ruang Alternatif Bagi Aspirasi kami?

Jangan sampai Bapak mengeluarkan Intruksi ataupun Kebijakan, tanpa disertai suatu pertimbangan yang matang. Atau mungkin ada Gajah dibalik batu, yang dengan intruksi demikian justru menjadi alat pembungkaman Hak-Hak Sipil dari Warga Negara.

Tak ada Gading yang tak retak, demikian pula tak ada kebijakan yang mutlak sempurna. Di tengah wabah corona yang kini telah memakan korban jiwa dan di tengah tuntutan Masyarakat untuk menolak pengesahan berbagai Prodak aturan yang “CILAKA” seperti RUU Omnibus Law-Ciptaker & RUU KK, Negara justru tak mampu menyediakan Ruang Demokrasi Alternatif Bagi Masyarakatnya.

Negara justru seolah acuh tak acuh dengan Hak Politik Warga Negaranya, seraya tetap mereproduksi kata-kata mutiara seperti ayo tetap Stay di Rumah, Sayangi Diri dan Keluarga anda dengan tidak keluar Rumah, serta jargon-jargon Stay home lainnya.

Bukankah kenyataan yang demikian justru menjadi suatu bentuk pembungkaman Pemerintah atas Demokrasi dan makin mencederai Etika Publik. Cilakanya, di tengah Penyebaran Wabah, Negara menjadi seolah-olah makin Fasis.

Selain itu, Negara juga terkesan abai kepada mereka yang selama ini menggantungkan Nasib di tempat-tempat umum. Misalnya saja para Pedagang Kaki Lima, Ojek Online, Pedagang Kecil. Bahkan kepada mereka yang tak memiliki tempat tinggal sama sekali seperti gelandangan, tunawisma, dan sebagainya sama sekali tak diperhatikan oleh Negara.

Apakah benar-benar Negara kita telah menjadi Fasis? Sampai-sampai dalam membuat suatu kebijakan dalam upaya menanggulangi wabah, tidak sama sekali berupaya untuk melihat situasi warganya. Terutama mereka yang berada pada status Masyarakat Ekonomi Menengah-kebawah (Rakyat Miskin).

Singkatnya jika memang Negara dalam hal ini Pemerintah benar-benar serius dalam upaya menanggulangi Dampak Wabah Corona, maka sudah semestinya Negara mengahadirkan suatu kebijakan yang Fokus sasarannya terutama pada Mereka yang berada di Bawah Garis Kemiskinan. Sebab Merekalah yang paling Rentan untuk terkena marabahaya Virus Corona (Covid-19). S

erta, Negara juga harus menyediakan Ruang Demokrasi-Alternatif, sebagai sarana penyampaian aspirasi, Keluh kesah dan keresahan warga masyarakatnya. Dan terakhir Negara juga harus mengundur waktu Pengesahan Ruu Omnibus law Ciptaker dan Beberapa Rancangan Undang-undang lainnya, sampai Wabah Corona benar-benar sudah dapat diatasi.

Tanpa upaya demikian, sama halnya Negara  Membungkam mulut Warganya, sekaligus memaksa mereka untuk tidak keluar Rumah. Bukankah yang demikian itu adalah tindakan fasisme yang amat nyata?