Dorodokos; Sang Manusia Korup

Manusia memang rumit, walaupun dirinya berada-berjibaku dengan kesementaraan tetapi dirinya senantiasa berorientasi dan tak hentinya menggapai kekekalan (yang transenden). Walaupun dirinya senantiasa dikelilingi oleh kerusakan, ketuaan serta kematian tetapi tetap berupaya untuk melampaui-mengantisipasi semuanya. Walaupun dalam kenyataan sehari-hari, hidupnya dikelilingi kelicikan, dusta, persekongkolan dan kejahatan, tapi tak henti-hentinya pula mencari “yang baik”. Dan itu sedikit menjelaskan mengapa kita tak henti-hentinya mengutuk tindak pelecehan martabat kemanusiaan (genosida, agresi militer, rasisme dll.), walaupun tak ada jaminan bahwa kutukan kita akan mengurangi frekuensinya. Demikian pula heroisme kita dalam mengecam penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, tindakan korup, walaupun pemberitaan justru memperlihatkan semakin maraknya apa yang kita kecam.

Hidup manusia, adalah hidup yang ber-sesama, hidup yang tak hanya soliter (sendiri) tapi juga solider (bersama). Ada dua kemungkinan bagi manusia dalam hidup ber-sesama, kemungkinan pertama dia berpotensi untuk menjadi “pemangsa sesama”, menjadikan yang lain sebagai instrumen belaka. “Yang lain” atau “sesama”, hanya dipandang sejauh bisa mendatangkan keuntungan bagi “diri ku”, hanya “dihitung” selama menjadi wahana untuk mendatangkan “kenikmatan bagi ku” atau menjauhkan “rasa sakit ku”. Ini adalah bentuk relasi dengan “yang lain” yang oleh Martin Beuber disebut dengan bentuk relasi “I-it”, atau kalau diterjemahkan secara bebas nan sederhana, adalah pola relasi antara “saya” dengan “itu”.

Relasi “I-it” sederhananya adalah relasi pem-benda-an, atau menjadikan “yang lain” sebagai “benda belaka”. Relasi ini mengandaikan bahwa dalam berkata-kata, bersikap dan berperilaku dengan sesama, maka tidak jauh perbedaannya jika kita berkata-kata, bersikap dan berperilaku dengan benda-benda. Dalam berkata-kata terhadap “benda-benda” maka yang ada hanyalah “apa nama benda ini?”, “apa gunanya?”, “berapa harganya?” dan “apa yang bisa saya lakukan dengan benda ini?”. Begitu dalam bersikap dan berperilaku terhadap “benda” , maka sedikit banyaknya hanya ditentukan oleh “kegunaan”, “manfaat”, “harga”, “risiko” yang didampakkan olehnya.

Dan kini, kita berada dalam masa, di mana “benda-benda” dimediasi oleh sesuatu yang lain, yakni “uang”. Sehingga jika kita berinteraksi dengan sesama dalam relasi yang mem-benda-kan, maka sesama pun kita nilai dengan satuan mata uang. “Siapa namamu?”, “berapa penghasilanmu?”, “berapa harga barang-barang yang melekat pada dirimu?”, “ berapa banyak uang yang saya dapatkan jika bekerja sama dengan mu?”, “berapa banyak uang yang saya dapatkan jika mengatasnamakanmu?” dll. Dan ini pula yang bisa terjadi saat elit politik, pejabat publik saat membangun relasi dengan yang dinamai “rakyat”. “berapa pendapatan perkapita rakyat saat ini?”, “berapa selisih harga yang saya dapatkan jika saya mengerjakan proyek yang mengatasnamakan rakyat?”, “berapa harga suara rakyat saat pemilihan umum?”, dsb.

Bukannya saya membenci uang, tetapi bagi saya pangkal soal moral dari korupsi adalah, ketidakmampuan kita membedakan antara “tujuan” dan “alat”. Secara normatif, “mencerdaskan dan menyejahterakan kehidupan bangsa” dan “melindungi segenap tumpah darah Indonesia” adalah tujuan dan uang anggaran hanyalah alat, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Maka tak heran jika kita setengah hati saat berupaya mencerdaskan anak bangsa, kita main hati saat menyejahterakan kehidupan bangsa bahkan tak sungguh-sungguh saat melindungi tumpah darah Indonesia. Program pendidikan, kesehatan, pertahanan, infrastruktur bahkan dan bencana kita jadikan sebagai “lahan basah”, untuk mempertebal kantong masing-masing. Secara tidak sadar, sebagian elit kita menjadikan rakyat hanya sebagai “it” alias benda.

Komitmen kebangsaan kita sedang diuji, bahkan seringkali merosot dan membusuk (Corruptio). B. Herry Priyono dalam Korupsi (2018), mengatakan bahwa kata korupsi berasal dari bahasa latin, Corruptio (hal merusak, hal membuat busuk, pembusukan, penyuapan, kerusakan, kebusukan kemorosotan). Filsuf Jeremy Bentham mengatakan “ istilah itu (korupsi) dahulu dipakai dalam arti fisik, dari situ kemudian digunakan dalam arti moral”. B. Herry Priyono memberikan ilustrasi soal definisi korupsi tersebut, “penjual bensin yang mencampurkan minyak tanah ke dalam bensin disebut meng-korupsi kemurnian bensin, sebagaimana memalsukan kepingan uang emas dengan mencampurkan unsur perunggu ke dalamnya…..Demikian pula hakim yang memutuskan perkara pengadilan bukan atas dasar prinsip keadilan tetapi pemihakan pada pihak berperkara yang sanggup memberikan suap telah membuat korup pengadilan. Hakim itu korup, penyuap korup dan putusan pengadilan juga korup”.

Yang menarik dari definisi dan ilustrasi di atas, bahwa korupsi hadir dalam konteks relasi dengan sesama, atau dalam konteks ber-sesama yang lebih luas yakni publik. Sehingga dalam Oxford English Dictionary, Arnold Heodenmeir dan Michael Johnston, menyebutkan bahwa secara moral korupsi berarti “penyelewengan dan penghancuran integritas dalam pelaksanaan kewajiban publik melalui suap dan hadiah; keberadaan dan pemakaian praktik-praktik curang, terutama dalam suatu negara, badan/usaha publik dan semacamnya; proses menjadi busuk secara moral; fakta atau kondisi busuk; kemerosotan atau kebusukan moral; kebejatan.”.

Bahkan tindakan korup adalah kebusukan-kemorosotan yang bisa menular, apalagi jika dilakukan oleh pucuk pimpinan birokrasi ataupun oleh figur yang oleh publik dianggap sebagai representasi moral publik. Maka tak heran jika dua ahli biologi yakni Petter Forsberg dan Kristofer Sevenrisson menemukan luasnya penggunaan metafor “virus” dalam literatur yang membahas korupsi (seperti ungkapan “korupsi sebagai kanker”), dan ini menunjukkan dua hal. Pertama, ciri korupsi yang tersembunyi, destruktif dan infektif bagi organisasi dan hidup kelompok. Kedua, sebagaimana makhluk biologis, korupsi adalah sesuatu yang dinamis dan beradaptasi dengan lingkungannya (perundang-undangan, hukum, struktur peluang politik, situasi ekonomi dll.). Dalam konteks Indonesia, Yudi Latif dalam Wawasan Pancasila (2018) menggambarkan ini sebagai “endapan penyakit epidemik” yang menyerang “sistem saraf Pancasila”, dan menuliskan “akar terdalam dari kesemarakan praktik korupsi ini adalah melemahnya kekuatan melek moral (moral literacy)…..Hampir semua hal cenderung dikonversikan pada nilai uang…Memberi harga pada institusi-institusi kebajikan publik mengandung daya korosif dan koruptif bagi perkembangan bangsa”.

Dalam literatur Yunani klasik, manusia korup disebut dengan dorodokos. Istilah ini memiliki tiga makna sekaligus. Dorodokos adalah “orang dalam” atau warga negara yang tidak punya integritas ataupun komitmen terhadap kepentingan polis (negara kota). Dorodokos di lain sisi juga adalah “orang dalam” yang berperilaku layaknya “orang luar” karena seakan-akan menggerogoti moralitas publik sebuah polis. Dorodokos juga berarti “orang dalam” yang ingin menjadi “orang luar” karena berusaha mencuri sesuatu yang merupakan milik polis. Sehingga menurut saya, “sang manusia korup” tak layak diberikan kamar tahanan yang mewah, apalagi kesempatan kedua kali untuk memajang diri di hadapan publik dalam sebuah kontestasi politik, karena kita tidak mau menjadikan republik kita sebagai sarang kebejatan dan pencuri, yang baunya sudah tentu busuk.

Maka tak ada pilihan lain dalam hidup bersesama, kita mesti menggunakan relasi “I-Thou” atau “aku-engkau (sebagai sepenuhnya manusia yang kehadirannya secara langsung menghadirkan tanggung jawab etis pada diriku)” sebab “di antara aku dan engkau” lah Tuhan hadir, ucap Martin Beuber.