PERLINDUNGAN HAM DALAM SOSIAL MEDIA

Refleksi Hari HAM Sedunia, 10 Desember

Hasil amandemen UUD 1945 memberikan satu titik terang bahwa Indonesia semakin memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini kurang memperoleh perhatian dari Pemerintah. Amandemen kedua bahkan telah menelurkan satu Bab khusus mengenai Hak Asasi Manusia yaitu pada Bab XA. Apabila kita telaah menggunakan perbandingan konstitusi dengan negara-negara lain, hal ini merupakan prestasi tersendiri bagi perjuangan HAM di Indonesia. Sebab tidak banyak negara di dunia yang memasukan bagian khusus dan tersendiri mengenai HAM dalam konstitusinya. Namun demikian, pemasukan pasal-pasal mengenai HAM sebagai suatu jaminan konstitusi (constitutional guarantee) ternyata masih menyimpan banyak perdebatan.

Salah satu hal tersebut yang paling melekat dalam hidup, yaitu media sosial. Media sosial bagi kebanyakan orang sudah mejadi dunia sesungguhnya. Benar bahwa  penerapan teknologi informasi, media dan komunikasi tidak hanya berdampak pada negara menjadi lebih tanpa batas, tetapi mereka telah mengubah perilaku masyarakat secara global.

Jejaring sosial merupakan situs di mana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain Facebook, WatsApp, Instagram, Telegram, dan Twitter. 

Sebagian besar orang mengatasi era dunia maya yang termaktub sebagai media sosial, sebagai momen untuk menyampaikan kebebasan berbicara dan untuk mengatasi aktualisasi personal mereka. 

Kebebasan berbicara diakui sebagai “hak asasi manusia” dan mendapat jaminan perlindungan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Dalam Pasal 19 UUD menyatakan bahwa “Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpikir dan berbicara (hak atas kebebasan) mengenai pendapat dan pidato), hak ini harus mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa campur tangan dan kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide, melalui media apa pun tanpa batas negara.”

Selanjutnya, Pasal 28F UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan lingkungan pribadi dan sosial, dan hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, memproses, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan semua saluran yang tersedia.

Dunia maya berupa media sosial sesungguhnya memiliki peran utama dalam memperjuangkan hak asasi manusia, terutama hak-hak pendapat yang diimplementasikan melalui ucapan melalui sosial media.

Diketahui bersama bahwa media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi tanpa batas. Oleh karena itu ia memberikan rasa keadilan dan perlindungan dalam kebebasan berpendapat hanya jika hak pengguna atau layanan pengguna diatur untuk mengimplementasikan hak mereka tanpa rasa takut. Namun, implikasinya akan berbeda jika diterapkan di media apa pun; itu tergantung pada sifat mediumnya. Tentu saja ini tidak membuat alasan untuk menahan kebebasan berbicara di masyarakat.

Sehingga, untuk menyampaikan aspirasi, setiap orang membutuhkan ruang publik untuk secara langsung memberikan ide, pendapat dan kritik, hak atas kebebasan berpendapat di media sosial. Teori kritis dan ruang publik, teori ini terkait karena di mana ada seseorang yang kritis selalu saja membutuhkan wadah tempat dia bisa mengeluarkan atau menghargai pendapatnya.

John Stuart Mill (1806 — 1873) pernah mengatakan, semakin luas kebebasan berekspresi dibuka dalam sebuah masyarakat atau peradaban, maka masyarakat atau peradaban tersebut akan semakin maju dan berkembang.

Tapi nyatanya tidak demikian. Kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai asas perlindungan HAM, justru direnggut oleh aturan dan perubahan UU. Lihat saja bagaimana pengguna media akan mendapat ancaman ketika menuliskan sebuah kritik terhadap tatanan pemerintahan yang merujuk pada kondisi kepemimpinan presiden dan wakilnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru saja direvisi, yaitu pasal 218 ayat (1). Ini merupakan salah satu pasal RUU KUHP yang menjadi kontroversi. Dengan maksud, pasal tersebut menghalangi kebebasan mengkritik dan menjadikan presiden anti-kritik. Dengan kata lain, kritikan tersebut selama dilakukan dengan baik, sebagaimana membuang sampah pada tempatnya.

Pembatasan terhadap kebebasan berbicara di dunia maya diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pembatasan diperlukan untuk menghormati hak-hak lain dan kebebasan orang lain. Pembatasan dibuat untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan pertimbangan moralitas, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, serta diperlukan di negara yang demokratis.

Terlepas dari semua hal tersebut di atas, satu hal yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa konstitusi haruslah dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga ia bisa dikatakan sebagai a living constitution. Oleh karena itu, konsepsi pembatasan terhadap HAM pada saat ini dapat saja berubah di masa yang akan datang. Sekarang tinggal bagaimana mereka yang menginginkan adanya perubahan konstruksi pemikiran ke arah tertentu, dapat memanfaatkan jalur-jalur konstitusional yang telah tersedia, misalnya dengan menempuh constitutional amendment, legislative review, judicial review, constitutional conventions, judicial jurisprudence, atau pengembangan ilmu hukum sebagai ius comminis opinio doctorum sekalipun.