Penggerak Revolusi itu Bernama “Dana Desa”

Istilah desa, bagi masyarakat urban dulunya sering disebut ketika momen pulang kampung telah tiba. Di mana masyarakat perkotaan memilih menikmati liburan bersama keluarga di kampung halamannya masing-masing. Tentu kampung yang dimaksud itu adalah desa tepat mereka lahir dan dibesarkan sebelum hijrah untuk menuntut ilmu atau mencari kerja.

Desa dahulu sangat identik dengan suasana alami, persawahan, perkebunan, sungai yang jernih. Begitu pun suasana kekeluargaan yang begitu dekat, hubungan sosial yang kuat serta tradisi yang masih terjaga. Pada intinya suasana desa dianggap tempat paling nyaman untuk liburan.

Suasana ini berubah, sejak lahirnya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Di mana dalam undang-undang ini memberikan ruang otonomi luas kepada desa untuk mengelola pemerintahan dan mengembangkan desanya masing-masing. Tak tanggung-tanggung setiap desa mendapatkan kucuran APBN rata-rata 1 Milyar rupiah. Hal ini tentu membuat paradigma desa berubah drastis, begitu pun perilaku aparatur desanya.

Dana desa ini menjadi “gula” bagi berbagai kalangan. Bahkan tak tanggung-tanggung berbagai kalangan pun tertarik untuk mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa. Dengan begitu, tradisi money politik pun mulai menggempur desa. Bahkan dari berbagai perbincangan warung kopi, ada beberapa oknum kepala desa yang harus menghabiskan anggaran ratusan juta sampai milyaran rupiah untuk memenangkan pertarungan kepala desa.

Pergeseran tradisi musyawarah mufakat dalam pemilihan kepala desa ke perang ”money politik” juga mempengaruhi perilaku pejabatnya. Kepala desa dan perangkatnya pun sudah mulai bergaya borjuis. Tentunya dengan besaran anggaran yang dikelola memungkinkannya untuk melakukan korupsi. Hal ini tentu bukan hanya sebuah asumsi, tetapi berdasarkan realitas yang ada.

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dirilis di tirto.id pada tanggal 16 November 2019 menunjukkan adanya trend peningkatan kasus korupsi dari tahun ke tahun. ICW menemukan 252 kasus korupsi anggaran desa sepanjang 2015 – 2018. Pada tahun 2015 terdapat 22 kasus, pada tahun 2016, meningkat menjadi 48 kasus, pada tahun 2017 dan 2018 meningkat menjadi 98 dan 96 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa menjadi permasalahan tersendiri dari para pejabat desa. Tentu bisa saja disebabkan banyak faktor, seperti ketidakmampuan sumber daya aparatur mengelola anggaran maupun sikap korup yang memang dimiliki oleh kepala desa dan aparatnya.

Adapun jumlah anggaran yang digelontorkan untuk dana desa sejak bergulir tahun 2015 hingga tahun 2018, dana desa yang sudah digelontorkan pemerintah berjumlah Rp 186 triliun. Dana ini sudah disalurkan ke 74.954 desa di seluruh wilayah Indonesia. Tentu angka ini sangat fantastis dan memberi efek perubahan signifikan di level desa.

Anggaran besar yang digelontorkan ke desa sejak 4 tahun terakhir ini seperti “buldoser” dalam setiap aspek kehidupan. Pembangunan infrastruktur bergerak cepat, fasilitas umum mulai tersedia, kampanye pemilihan kepala desa yang antusias, money politik, persaingan investasi, berdirinya badan usaha milik desa (BUMDes), penggunaan teknologi sampai pada menyusutnya nilai kekeluargaan akibat persaingan ketat kompetisi desa. Kesemuaan itu jika merujuk pada konsep perubahan sosial sebenarnya tidak bisa berubah dengan cepat. Kecuali ada variabel yang memberi pengaruh signifikan akan kondisi sosial itu. Kondisi ini sebenarnya sudah bisa dikategorikan revolusi. Hal ini karena telah sejalan dengan definisi revolusi oleh Selo Soemardjan. Dimana beliau menjelaskan bahwa revolusi adalah setiap perubahan dalam lembaga-lembaga sosial di masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok elf di masyarakat.

Dana desa mampu memberikan perubahan di semua segi kehidupan di desa. Tentu ini sebuah kemajuan, tetapi sebagai catatan, revolusi itu selalu membutuhkan tumbal. Semoga itu tak beresiko bagi masa depan desa.