Menuntut Kerja Guru!

“…Saya tidak akan membuat janji-janji kosong kepada Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Namun, perubahan tidak dapat dimulai dari atas.

Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama”

Potongan pernyataan di atas merupakan Naskah pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim yang dibacakan pada upacara Peringatan Hari Guru Nasional pada 25 November 2019 lalu.

Narasi yang disampaikan ini merupakan sebuah pesan optimisme akan perbaikan sistem pendidikan kita ke depannya. Nadiem memberinya istilah “kemerdekaan belajar”. Dimana untuk mewujudkannya ditegaskan pada paragraf berikutnya “semua berawal dan berakhir dari guru”. Hal ini menandakan bahwa tumpuan perubahan itu sendiri kuncinya ada pada guru.

Lantas bagaimana kondisi guru hari ini?

Setiap mendekati momentum hari guru, di setiap beranda media sosial kita, sering sekali dijumpai curhatan para guru honorer. Tentu masih alasan yang relatif tak jauh berbeda dari tahun – tahun sebelumnya. Mereka tentu masih menyuarakan kesejahteraan guru. Bahkan beberapa hari sebelum hari guru, muncul meme yang membandingkan gaji staf khusus presiden dengan gaji 51 juta perbulan vs gaji honorer 11 bulan tak dibayar. Tentu itu satire yang diungkapkan netizen untuk melampiaskan kekecewaannya.

Menurut data kemendikbud 2019, saat ini ada 3.017.296 guru di Indonesia. Dari jumlah ini, Indonesia masih mengalami kekurangan guru. Untuk memenuhi kebutuhan saat ini membutuhkan sekitar 988.133 guru PNS. Namun bisa diupayakan cukup dengan 707.324 guru PNS. Jumlah kekurangan guru PNS di setiap jenjang menggunakan perhitungan standar dan perhitungan efesiensi. Dengan beban formasi kekurangan guru, tentu beban kerja guru yang ada saat ini jelas tinggi. Belum lagi beban administratif guru yang cukup kompleks.

Sudahkah ada upaya perbaikan kesejahteraan guru?

Kemendikbud periode 2014-2019 telah menjalankan sejumlah program guna mendorong kesejahteraan guru, seperti menuntaskan sertifikasi guru dari sebelumnya hanya 110.502 guru yang telah lulus sertifikasi pada 2014, kini menjadi 594.773 guru pada 2018. Selain itu, ada peningkatan jaminan kesejahteraan bagi guru. Pada 2015 penerima tunjangan profesi guru hanya mencapai 1.010.247 guru kemudian meningkat menjadi 1.400.067 guru pada 2019. Selanjutnya, program peningkatan kualifikasi akademik guru, pengakuan pengalaman kerja dan hasil belajar, serta pendaftaran bantuan daring, yang menyebabkan presentase guru berkualifikasi S-1/D-4 pada 2014 hanya mencapai 74,77% lalu meningkat menjadi 87,22% pada 2018. Selain itu, ada program perencanaan dan penataan kebutuhan guru yang mencakup pengendalian formasi, pemindahan, serta pengembangan berupa intervensi Kemendikbud sesuai wewenang yang diamanatkan UU No 23/2014.

Tentu pencapaian ini patut diapresiasi. Walaupun dalam narasi pidato Nadiem Makarim tak satu pun menyebut soal kesejahteraan guru. Bahkan dalam tafsiran penulis, lebih banyak pada peningkatan tanggung jawab guru.

Bisakah kinerja meningkat tanpa kesejahteraan?

Hipotesis ini merupakan hal yang tak lagi menarik untuk dijawab baik itu melalui skripsi maupun penelitian lainnya. Hal ini karena dari banyak riset, rata–rata menemukan bahwa tanpa kesejahteraan, kinerja tentu tak akan lebih baik bahkan cenderung buruk. Bahkan sejauh pengetahuan penulis, belum ada kinerja organisasi publik yang bisa meningkat tanpa ada jaminan kesejahteraan bagi pegawainya.

Kinerja yang baik tanpa pendekatan kesejahteraan kadang hanya ditemukan pada organisasi sosial dan organisasi keagamaan. Tapi itu tentu tak mungkin sepenuhnya bisa diadopsi oleh kemendikbud untuk perbaikan sistem pendidikannya.

Lantas bisakah kita menuntut guru bekerja lebih keras?

Mengajak guru “berlari” lebih cepat mengejar ketertinggalan pendidikan guru adalah pekerjaan sulit. Sehingga butuh ditunjang oleh berbagai instrumen baik itu sistem maupun infrastrukturnya. Dalam pendekatan kebijakan, setidaknya dua hal yang perlu dibenahi yakni kualitas sumber daya manusia dan sistem pendidikannya. Untuk SDM, yang terpenting adalah guru. Sudah perlu rekrutmen yang ketat, pengembangan skill serta jaminan kesejahteraan. Begitu pun sistem pendidikan, tidak perlu lagi diubah setiap beberapa tahun. Hanya membingungkan tanpa ada output jelas. Cukup tetapkan kurikulum pendidikan yang berkualitas dengan pola jangka panjang. Sehingga output, outcome dan impactnya bisa terukur.

Jika hal demikian diterapkan, saya yakin guru bisa diajak berlari kencang mengejar cita–cita mendikbud kita, mewujudkan kemerdekaan belajar di Indonesia.