SERTIFIKASI NIKAH: JALAN LURUS YANG BERSIMPANG

Persoalan baru yang lagi-lagi kontroversial dari pemerintah, yaitu Menko PMK dan Menteri Agama mengarahkan adanya sertifikasi bagi pasangan yang akan menikah. Dengan alasan pembinaan dan bimbingan sebelum nikah. Melibatkan KUA, Kemenkes, dan KPAI.

Sertifikasi nikah sesungguhnya memiliki maksud baik. Namun, maksud itu tak diimbangi dengan pandangan utuh tentang berbagai masalah yang menimpa rumah tangga. Munculnya persoalan keluarga, kesehatan, hingga agama berangkat dari mindset sistem yang mendominasi lahirnya masalah-masalah tersebut.

Ketika kita mampu memahami akar persoalannya, maka akan mudah pula mencari solusi atas persoalan tersebut. Sehingga kebijakan yang ditetapkan tak akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

Pertama, angka perceraian.
Sertifikasi nikah diharapkan mampu mengurangi angka perceraian. Data perceraian dari tahun 2017-2019 mengalami tren peningkatan. Tren perkara perceraian yang diputus dalam tiga tahun terakhir itu kisaran 353.843 hingga 374.516 perkara.

Kepala Seksi I Bimbingan pada Badilag MA, Hermansyah Hasyim, mengatakan angka putusan cerai gugat selalu lebih tinggi dibanding cerai talak oleh suami istri. Angka itu berkisar 60-70 persen dari jumlah perkara yang masuk. Kebanyakan istri gugat cerai suami lantaran rumah tangga tidak harmonis, kekerasan dalam rumah tangga, dan persoalan ekonomi.

Pertanyaannya, bisakah sertifikasi nikah bisa menekan angka perceraian? Sementara penyebab perceraian itu banyak. Di antara yang mendominasi adalah persoalan ekonomi.

Suami tak mampu menafkahi kebutuhan anak istri, lalu berselisih dan berakhir dengan kekerasan. Kasus semacam ini banyak kita jumpai. KDRT, penganiayaan, hingga pembunuhan antaranggota keluarga kerap terjadi. Mayoritas berpangkal dari masalah ekonomi dan minimnya pemahaman agama tentang rumah tangga.

Kedua, nikah dini.
Dengan adanya bimbingan dan kelas pranikah, diharapkan para pasangan muda memiliki pemahaman yang benar tentang berumah tangga. Hal ini dimaksudkan untuk menekan nikah dini. Bukankah sertifikasi ini justru mempersulit pasangan menikah dini? Sertifikasi nikah bisa saja memicu pintu perzinaan. Menikah sulit, zina lebih baik. Naudzubillah.

Bila cermat memandang masalah, kasus nikah dini banyak terjadi pada anak-anak yang hamil di luar nikah. Pergaulan bebas membuat mereka mudah melakukan zina, namun tak siap mengemban tugas sebagai orang tua di masa berikutnya. Tersebab rendahnya moral remaja dan jauhnya mereka dari aturan pergaulan agama. Yakinlah bahwa tak satupun agama yang mengarahkan umatnya ke hal negatif.

Nikah dini di sistem saat ini adalah efek pergaulan yang serba bebas. Persoalannya adalah bukan pada nikah dininya, tapi persiapan pranikahnya. Persiapan ini tak cukup sekadar kursus pranikah yang hanya berjalan beberapa kali pertemuan.

Semestinya sejak usia balita hingga belia mereka sudah ditanamkan tata aturan pergaulan dalam agama. Agar tak asal kenal, lalu pacaran, dan berakhir dengan kehamilan tak diinginkan. Sayangnya, sistem kehidupan sekuler menafikan agama mengatur kehidupan.

Ketiga, masalah stunting.
Ada yang berpendapat ketidakpahaman orang tua dalam memenuhi asupan gizi bagi anak menjadi sebab utama stunting. Stunting pada anak bisa disebabkan oleh masalah pada saat kehamilan, melahirkan, menyusui, atau setelahnya, seperti pemberian MPASI yang tidak mencukupi asupan nutrisi.

Selain nutrisi yang buruk, stunting juga bisa disebabkan oleh kebersihan lingkungan yang buruk, sehingga anak sering terkena infeksi. Pola asuh yang kurang baik juga ikut berkontribusi atas terjadinya stunting. Di sinilah semestinya negara berperan besar. Negara seharusnya menjamin setiap nutrisi anak. Bukan hanya dibebankan pada orang tua. Sebab, persoalan gizi buruk ini juga tidak lepas dari persoalan ekonomi.

Rendahnya penghasilan memicu orang tua tak mampu mencukupi asupan gizi anak. Adakah kasus stunting muncul di kalangan keluarga kaya nan berada? Kasus stunting rata-rata terjadi pada keluarga menengah ke bawah atau rakyat miskin! Maka dari itu, negara pun semestinya juga menjamin ekonomi rakyat. Ibu bisa berfokus pada gizi dan pendidikan anak. Sementara ayah bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya.

Sayangnya, sistem kapitalisme telah memiskinkan segala rupa. Ibu dipaksa keluar bekerja membantu keuangan keluarga. Ayah kesulitan mendapat pekerjaan. Alhasil, tatanan keluarga pun terancam keharmonisan dan keseimbangannya.

Sertifikasi nikah sejatinya tak tuntas mengatasi masalah. Malah berpotensi menimbulkan masalah baru. Program ini sangat mungkin menjadi lahan baru korupsi. Tak lulus sertifikasi, jalan suap bisa saja dilakukan demi keinginan menikah.

Mengapa pemerintah begitu repot dengan urusan menikah? Sementara persoalan zina dan pergaulan bebas tak menjadi perhatian utama untuk diselesaikan. Seperti tontonan tak layak, prostitusi online, hingga perdagangan anak. Yang halal dibuat ribet, yang haram malah tak ruwet.

Program sertifikasi nikah bukan hal urgen untuk segera dilakukan. Ada banyak persoalan urgen yang lebih utama dituntaskan. Misal, mengapa pemerintah tak mengusulkan pelatihan pejabat antikorupsi? Atau kursus khusus menangani utang negara yang membumbung tinggi? Bukankah hal itu lebih utama dilakukan dibanding soalan sertifikat nikah?

Menikah adalah ibadah. Semestinya negara memberi kelonggaran menjalankan ibadah separuh agama tersebut. Sertifikasi nikah tidak akan menyelesaikan persoalan keluarga, kesehatan, ataupun agama. Sertifikasi nikah hanyalah solusi tambal yang tidak akan menyelesaikan akar masalah. Sebab, pangkal persoalannya bermula dari sistem kehidupan yang diterapkan.

Sistem sekuler mengikis naluri keibuan dan kebapakan. Tak memahami hakikat berkeluarga karena mereka jauh dari nilai Islam. Dari sinilah muncul masalah perceraian, perselingkuhan, dan kekerasan. Sistem ekonomi kapitalis menyebabkan rakyat susah. Susah cari kerja, susah memenuhi kebutuhan dasar, dan susah mendapat kehidupan yang layak. Keluarga pun terbelit persoalan ekonomi. Dari masalah keuangan, utang-piutang, hingga kurangnya asupan makanan.

Ironi sekali di saat Pemerintah sedang galak galaknya menyederhanakan peraturan, sampai sampai Presiden menyebut “kita bukan negara peraturan” dan “omnibus law” pun diperkenalkan, justru di lapangan, hukum keluarga ditambah-tambah peraturan yang “tidak perlu perlu amat”.