Menjamin “Perut” Rakyat

“Jabatan ini bukan jabatan yang ringan untuk saya. Saya harus bertanggung jawab menjabarkan apa yang diharapkan Bapak Presiden Jokowi pada jabatan ini. Antara lain menjamin 267 juta orang perutnya harus terisi dengan makanan,” ini merupakan kutipan pernyataan Sahrul Yasin Limpo saat diwawancarai beberapa waktu lalu saat kembali ke Makassar setelah di lantik menjadi Menteri Pertanian. Pernyataan ini tentu menarik, karena ini pernyataan seorang menteri untuk memberi jaminan seluruh warga negara Indonesia .

Soal perut memang selalu menjadi hal yang tak berujung. Pagi hari kita sarapan, siang kita makan siang dan malamnya kita tetap harus makan malam. Siklus ini terus berputar setiap harinya. Walau dengan paket diet sekalipun, tetap harus makan dalam sehari, kecuali porsi dan intensitas makan yang dikurangi.

Istilah perut terisi ini dalam bahasa kebijakan tentu lebih dikenal dengan istilah swasembada pangan. Swasembada pangan ini bukan program baru dalam sejarah republik Indonesia. Presiden Pertama RI, Soekarno mulai mencanangkan swasembada beras melalui program-program kesejahteraan kasimo di tahun 1952 – 1956. Selanjutnya di tahun 1956 -1964 kembali mendorong program swasembada beras melalui program sentra padi. Namun hingga tahun 1970 an di era Presiden Soeharto, Indonesia merupakan pengimpor utama beras di pasar dunia. Swasembada beras baru tercapai pada tahun 1984 dengan produksi beras nasional 27 juta ton pertahun, di atas konsumsi dalam negeri 25 juta ton. Adapun di awal reformasi, Presiden BJ Habibie dengan pertimbangkan krisis ekonomi mulai memperkenalkan program beras untuk rumah tangga miskin (raskin) di tahun 1998. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga perut rakyat yang terancam kelaparan.

Kebijakan soal pangan baru berubah signifikan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dimana selain swasembada beras, juga melakukan revitalisasi pertanian diperkuat dengan swasembada jagung dan palawija. Hal ini menandakan bahwa pemerintah sudah mulai mampu melakukan berbagai terobosan pertanian, hal ini karena kebutuhan perut rakyat bukan lagi sekadar beras.

Adapun data peningkatan ketahanan pangan dapat diukur bersasarkan Indeks ketahanan pangan Global (GFS). Indeks ketahanan pangan Indonesia naik signifikan selama lima tahun terakhir. Dari 46,5 pada tahun 2014, nilainya menjadi 54,8 pada 2018. Peringkat indonesia juga naik dari urutan ke 72 pada tahun 2014 menjadi urutan ke 65 pada tahun 2018, dari 113 negara. Data ini menunjukkan bahwa ada peningkatan ketahanan pangan nasional kita. Hal ini tidak lepas dari program revitalisasi pertanian di era SBY dikuatkan oleh presiden Joko Widodo dengan memprioritaskan kedaulatan pangan dengan swasembada padi, jagung dan gula. Hal ini tentunya menjadi hal positif yang perlu ditingkatkan.

Dalam perjalanannya, pangan kita tak lepas dari momok menakutkan yakni impor. Hal ini karena mampu merusak pasar hasil pertanian dalam negeri. Dari data yang dirilis kompas (19 Februari 2019) untuk 4 tahun terakhir, impor 21 komuditas subsektor tanaman pangan meningkat dari 18,2 juta ton pada tahun 2014 menjadi 22 juta ton pada 2018. Demikian juga dengan impor enam komoditas utama sektor pangan, yakni beras, gandum, kedelai, bawang putih, ubi jalar, dan jagung ditambah gula juga naik. Jumlahnya dari 21,7 juta ton pada tahun 2014 menjadi 27,3 juta ton pada tahun 2018.

Selain impor, catatan lain yang perlu diperhatikan pemerintah adalah berdasarkan data sensus pertanian tahun 2013 bahwa sekitar 56 persen petani Indonesia adalah petani kecil dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar. Data ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani di Indonesia ini masih sangat rendah. Selain rendahnya kepemilikan lahan, pengetahuan dan cara bertani juga masih banyak menggunakan cara modern.

Impor adalah faktor eksternal dan kesejahteraan petani adalah faktor internal yang akan menjadi penghalang stabilitas pangan untuk mencukupi kebutuhan perut rakyat. Selain itu, yang perlu menjadi catatan adalah bahwa kebutuhan perut rakyat tak lagi sekadar nasi. Tetapi harus lebih dari itu, negara harus mampu menjamin asupan gizi tiap warga negara. Apa lagi di era digital saat ini, ada kemudahan mengkases berbagai jenis makanan dengan cepat dan instan, belum lagi ditunjang oleh akses media sosial yang massif melakukan promosi terkait berbagai jenis makanan. Bagi millenial, nongkrong dan menikmati berbagai kuliner di akhir pekan juga sudah menjadi kebutuhan dasar “perut” mereka.

Olehnya itu, pemerintah butuh mengubah mindset soal apa saja kebutuhan dasar “perut” rakyat di era sekarang ini. begitu pun dengan kebijakan impor yang perlu ditekan dengan memprioritaskan hasil produksi dalam negeri. Terakhir, kesejahteraan petani masih menjadi catatan merah pemerintah yang tak pernah tersentuh langkah serius untuk mensejahterakannya. Seperti sebuah anekdog “kalau petani padi mau naik haji, pasti dia harus jual sawahnya dulu”. Kalau demikian, mungkin elemen rakyat kelas menengah bisa menikmati pangan tetap dengan harga terjangkau dengan dukungan kebijakan pemerintah. Tapi kepada siapa petani berharap bisa menikmati asupan gizi yang cukup? Biarlah waktu yang menjawabnya!