Meragukan Kabinet Indonesia Maju!

Kabinet Indonesia Maju sudah dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Oktober 2019 lalu. Para menteri yang dilantik sudah aktif berkantor dan mulai menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Di balik pelantikan tesebut, polemik terkait kemampuan menteri-menteri yang dilantik. Keraguan ini wajar, karena beberapa menteri memang membuat “gaduh” dengan terobosan-terobosannya. Sebut saja Menteri Agama, yang tiba- tiba mewacanakan pelarangan cadar dan celana cinkrang untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Tentu ini menuai polemik di kalangan masyarakat.

Begitu pun dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dulunya posisi ini diperebutkan oleh refresentasi Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, tiba-tiba diisi oleh kalangan profesional, yang notabene tidak berlatar pendidikan. Presiden Joko Widodo lebih memberikan kepercayaan kepada Nadiem Makarim, Pendiri Gojek untuk menempati posisi tersebut. Bagi sebagian kalangan, pendididkan dan kebudayaan itu bukan sekedar teknologi. Masih banyak aspek lain yang berkaitan, dan Nadiem Makarim diragukan pada aspek itu.

Keraguan akan kabinet Indonesia Maju ini juga diperbincangkan di berbagai tempat, baik itu di warung-warung kopi, pelataran kampus maupun jagat media sosial. Menariknya, bergabungnya Prabowo Subianto dalam kabinet membuat kritikan pedas juga dari internal koalisi yang memenangkan Pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin. Bahkan beberapa kalangan menyayangkan tidak adanya oposisi yang bisa saja cenderung melahirkan kepemimpinan otoritarian.

Opini publik selalu menjadi tolak ukur dari setiap perdebatan. Dengan menguatnya fenomena buzzer di media sosial, maka yang lebih objektif untuk mengukur opini publik yakni lewat survei. Ada hal menarik yang dipotret dari hasil survei litbang kompas yang dilaksanakan pada 24 – 25 Oktober 2019 . dalam survei ini ditemukan bahwa 63% masyarakat puas dengan susunan kabinet Indonesia Maju. Ada 19,1 % yang tida tahu/tidak mau menjawab. Dan ternyata hanya 17,9 % yang tidak puas terhadap susunan kabinet ini. hal ini menandakan bahwa secara umum mayoritas masyarakat puas terhadap susunan kabinet Indonesia Maju. Adapun yang membuat ribut dan tidak puas dengan kabinet ini tergolong hanya sedikit yakni 17,9 % lebih rendah dari yang tidak menjawab. Berarti yang selama ini meragukan kabinet ini boleh dikatakan cukup kecil, walaupun bisa saja kelompok kecil ini merupakan kalangan intelektual sehingga bisa mempengaruhi opini publik.

Adapun temuan survei kompas selanjutnya yakni kemampuan kabinet Indonesia Maju mewujudkan target kerja pemerintah. Dari survei ini ditemukan bahwa 71% masyarakat yakin kabinet Indonesia Maju akan berhasil pada sektor pembangunan sumber daya manusia, 77,0% percaya kabinet Indonesia Maju akan berhasil pada sektor pembangunan infrastruktur, 55,1 % percaya kabinet Indonesia Maju akan berhasil pada sektor penyederhanaan dan pemangkasan regulasi, 64,5 % masyarakat percaya kabinet Indonesia Maju akan berhasil pada sektor penyederhanaan birokrasi dan 60,3% masyarakat percaya kabinet Indonesia Maju akan berhasil pada sektor transformasi ekonomi. Hanya pada sektor penyederhanaan dan pemangkasan regulasi yang berada di bawah angka 60%. Padahal menko yang membidangi ini adalah Mahfud MD yang notabene berpengalaman dan kapasitas yang tak diragukan. Adapun menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly adalah menteri yang berstatus petahana. Justru keraguan bukan pada posisi yang ditempati figur-figur baru.

Lebih menarik lagi, indikator survei yang juga di publish di koran kompas ini yakni urutan nama-nama menteri yang populer. Dari hasil survei tersebut, Prabowo Subianto sebagai menteri terpopuler yakni di angka 23,4 %, posisi kedua ditempati Nadiem Makarim diangka 11,2 %, di posisi ketiga Sri Mulyani di angka 9,5 %, posisi ke empat Mahfud MD di angka 6,1% dan terkahir Tito Karnavian di angka 5,2%. Hal ini cukup menarik, karena dari temuan riset justru menempatkan Nadiem Makarim di posisi kedua yang notabene sebagai pendatang baru. Justru mampu melampaui Sri Mulyani yang sudah beberapa periode menjadi menteri, begitupun Mahfud MD yang merupakan jebolan aktivis, ketua MK dan pernah menjabat menteri. Bahkan Tito Karnavian sekalipun yang merupakan mantan orang nomor satu di kepolisian.

Hasil survei ini menunjukkan bahwa perdebatan sengit di ruang publik tak selamanya sejalan dengan kehendak mayoritas warga negara. Namun dari sisi kualitas perdebatan dan pemahaman yang lebih mendalam soal ketatanegaraan tentu tak merata dari setiap warga negara. Hal ini yang membuat kadang perdebatan sebagai kecil orang berpengaruh kebaikan sebuah negara. Karena kemajuan negara bukan sekedar suka atau tidak suka, tetapi lebih pada bagaimana mengenali track record dan gagasan yang dimiliki setiap figur publik yang ada di kabinet Indonesia Maju.

Masih perlukah diragukan?
Keraguan adalah hal yang wajar terhadap hal yang baru. Apa lagi soal pejabat publik yang bertanggung jawab atas nasib bangsa ke depan dan tentunya kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Keraguan ini tentu punya satu jawaban, yakni kinerja para menteri yang bergabung dalam kabinet Indonesia Maju minimal 100 hari ke depan.

Pekerjaan rumah kita ke depan adalah tentu bukan mempertaruhkan jumlah kuantitatif penduduk Indonesia yang sepakat dan tidak sepakat. Karena kesepakatan itu bisa saja bukan karena sejauh mana memahami subtansi dari perdebatan, tetapi karena menjadi korban “citra” dan “pembenaran” yang tak sulit ditemui di media sosial.

Sebagai warga negara, kita patut untuk menghormati setiap kebijakan negara. Adapun keraguan kita, perlu disalurkan dengan membangun kritik konstruktif untuk mengawal setiap kebijakan para menteri di kabinet Indonesia Maju. Ragu bukan alasan untuk tak berbuat untuk bangsa!