Obituary ‘September Berdarah’

Untuk kawanku Randi, Yusuf Kardawi dan Bagus Putra Mahendara yang syahid di tanah perjuangan ini,

Untuk kawanku yang sedang kritis di rumah sakit karena melawan rezim otoriter ini,

Untuk kawanku yang masih mendekam di penjara-penjara,

Untuk kawanku pelajar yang rela bolos untuk mencari keadilan,

Untuk kawanku mahasiswa yang melepaskan sikap ego, elitis dan politis pada perjuangan ini.

Untuk seluruh rakyat Indonesia!

Izinkan aku untuk menuliskan ini. Semoga kalian tersenyum dan semakin marah membaca tulisanku!

September penuh obituary kelam. Dalam sejarah gerakan keindonesiaan, September adalah kumpulan warna-warna cerah yang dilahap habis-habisan oleh kelamnya kekuasaan. Di sini ada pembantaian jutaan manusia, Tragedi Semanggi, Munir yang dibunuh, tanjung priok berdarah, kokangan senjata, dan darah suci yang tertumpah. Tentunya suka dan duka bergemuruh dalam September.

Kemarin, rakyat Indonesia seolah-olah diterpa infinitum. Buruh, tani, rakyat miskin kota, mahasiswa – mulai dari aktivis, hedonis, hingga apatis. Bergandeng tangan dan bergemuruh ibarat tsunami yang datang menghempas kediktatoran rezim yang semakin menghianati rakyat. Mereka gegap gempita dalam menebar asa yang baru – meneriakkan satu suara yang sama, menjadi penghapus atas air mata yang tertumpah di negeri ini.

Gelombang tsunami tersebut diakibatkan oleh episentrum yang meluluh-lantakkan rakyat melalui patahan dan geseran lempeng idealisnya sebagai Dewan “Perwakilan” Rakyat (DPR). Hasilnya, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan, RUU Minerba, RUU Pemasyarakatan, RUU Persawitan, Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), RUU Ketenagakerjaan dan beberapa RUU yang sama sekali tak berpihak pada rakyat kecil.

Produk hukum tersebut adalah langkah politis dari rezim untuk memuluskan investasi kapitalis. Tujuannya, menjadi legitimasi atas penguasaan lahan kehidupan serta menjadi penghambat atas kemerdekaan rakyat kecil.

Tak terelakkan lagi, rezim ini telah menghianati sumpah setianya untuk tunduk pada cita-cita suci dari negara ini. Sialnya, gerakan suci nan mulia dari rakyat, malah mendapatkan reaksi yang kejam. Rezim membalas teriakan dengan kebisuan dan mengerahkan semua alat represif negara untuk memecahkan gelombang protes tersebut.

Melalui gas air mata, pentungan, sepatu laras, tembakan senjata api hingga represif ideologis secara administrasi. Rakyat harus menginap di rumah sakit (RS) dengan keadaan kritis, di penjara dengan keadaan lebam di sekujur tubuhnya, diintimidasi di majelis ilmiah melalui ancaman Drop Out dan Skorsing, hingga menuju ke liang lahat.

Sangat lucunya negeri ini, perlakuan-perlakuan tersebut tak sama sekali di meja hijaukan. Betul yang dikatakan Marjinal, melalui lagu Hukum Rimba “Hukum adalah lembah hitam, tak mencerminkan keadilan, pengacara juri hakim jaksa, masih ternilai dengan angka (uang). Hukum telah dikuasai oleh orang-orang ber-uang, hukum adalah permainan, tuk menjaga kekuasaan. Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi…”

Sistem tersebut berlaku di hari-hari yang terbakar ini. Sebagai bukti empirik bahwa sistem hukum di Indonesia merupakan hukum rimba. Hukum ini dimenangkan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan material – basis ekonomi dan suprastruktur negara. Hal ini juga, menjadi bukti bahwa sistem hukum di Indonesia tidak berkembang, menjadi sistem yang demokratis dan adil.

Penguasa yang menduduki rezim ini adalah “binatang”. Menggunakan hasrat materil dan melupakan basis kemanusiaan yang menghuni negara ini. Rakyat Indonesia diibaratkan sebagai mayat-mayat yang hidup tak bernyawa. Seperti yang dikemukakan oleh Mikhail Bakunin dalam buku Anarkisme karya Sean M. Sheehan, bahwa negara itu seperti rumah jagal raksasa atau kuburan mahahalus, di mana semua aspirasi riil, semua daya hidup sebuah negeri masuk dengan murah hati dan suka hati dalam bayang-bayang abstraksi tersebut, untuk membiarkan diri mereka dicincang dan dikubur.

Pemerintah sibuk bersikukuh dan saling bersenggama menjadikan negara ini terlihat sangat abstarak – berada di antara kekacauan-kekacauannya sendiri. Mulai dari sistem hukum hingga sistem ekonomi. Semuanya hanya berpihak pada kelas penguasa. Keberpihakan ini menjadi hal yang lazim. Dengan logika sederhana, “binatang” hanya memandang rakyat sebagai “binatang” yang hidup di alam liar.

Hasilnya, keadilan hanya dimenangkan oleh mereka. Padahal, perut buncit dan kemewahan yang dimilikinya tidak terlepas dari tetesan darah dan air mata rakyat yang senantiasa menghabiskan waktunya untuk kerja demi memenuhi kebutuhan dirinya, keluarga serta pada mulut-mulut busuk penguasa.

Perlakuan rezim ini sudah keterlaluan. Pada September kemarin hingga hari ini, kata maaf penguasa di beranda-beranda media bukanlah balasan yang setimpal atas rakyat yang meneteskan darahnya – hingga kehilangan nyawa. Kita mempertegas bahwa rakyat tak butuh maaf, tak butuh cinta yang palsu, dan kasih sayang yang ilusif. Rakyat tak butuh itu!

Maka tak salah, jika rakyat memberikan mosi tidak percaya dengan rezim ini. Selanjutnya, untuk para pejabat mahasiswa di kampus-kampus seantero nusantara yang elitis dan politis, Perjuangan tak cukup sampai penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), tak sampai di forum-forum ILC hingga Mata Najwa. Kita mesti kokoh dan terus bergejolak hingga pembatalan (bukan penundaan) RUU, tercabutnya hasil Revisi UU KPK, kemerdekaan hak bagi rakyat Indonesia serta keadilan benar-benar tertancap di bumi pertiwi. Sebab itu adalah hadiah setimpal bagi mereka yang telah tertembak mati, yang terlindas oleh mobil barracuda, yang kritis di rumah sakit, yang terpenjara di kantor-kantor “keparat” kepolisian serta seluruh rakyat Indonesia.