#MosiTidakPercaya; Rezim Anti Rakyat!

“Ini mosi tidak percaya, jangan anggap kami tak berdaya. Ini mosi tidak percaya, kami tak mau lagi diperdaya.”

(Efek Rumah Kaca)

Setelah lagu Sebelah Mata karya Efek Rumah Kaca, menggambarkan kondisi Novel Baswedan sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah dirinya terkena air keras yang menyebabkan cacat di mata.

Karya-karya Efek Rumah Kaca memang tak jauh berbeda dengan Novel 1984 karya George Orwell, sebagai karya realis dan satir. Karya tersebut juga meramalkan kondisi saat ini, Mosi Tidak Percaya, lagu yang dirilis tahun 2008 adalah satu karya sastra, satu protes yang menegasi ketidakpercayaan rakyat terhadap rezim yang senantiasa menindas, otoriter dan anti rakyat.

Menggemanya ribuan #MosiTidakPercaya di linimasa dunia maya adalah protes terhadap rezim saat ini. Rakyat seolah-olah tak dianggap dalam proses pengambilan kebijakan.

Sebab akhir-akhir ini, rakyat diterpa oleh angin puting beliung yang membesarkan api di 2.948 titik di Indonesia, memporak-porandakan demokrasi melalui RUUKUHP yang sebentar lagi akan disahkan, merampas kehidupan Rakyat melalui RUU Pertanahan yang substansinya pro terhadap Korporasi besar dan Kapitalis Birokrat (Kabir), Memberikan nafas segar bagi para Koruptor melalui revisi UU KPK dan UU Permasyarakatan, tindak rasialisme terhadap masyarakat dari Papua serta masih banyak lagi.

Polemik ini terus berhamburan, menyerang segala lini kehidupan rakyat. Pemerintah menjadikan kekuasaan untuk melegitimasi segala keinginannya dalam mempertahankan Status Quo. Meskipun kita berada di era reformasi, tetapi mereka mendekonstruksi Reformasi dengan substansi yang mirip dengan orde baru dan zaman kolonial Hindia Belanda.

Dalam sejarahnya, Orde baru menggunakan kekerasan fisik – membunuh dan menculik, menggunakan tindak militerisme terhadap rakyat bagi mereka yang mengganggu kekuasaan, serta diperkuat oleh regulasi-regulasi anti rakyat. Sekarang, kita seperti kembali satu ruang dan waktu yang sama, kriminalisasi petani dan masayarakat sipil lainnya, tindak militerisme terhadap Papua, krisis kebebasan pers, Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di beberapa titik dan mempertegas regulasi anti rakyat adalah cara rezim ini memperkuat Status Quo.

Kecebong dan Kampret bersatu, menjadi bukti bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 hanyalah dramaturgi sosial dan politik yang sangaja dilakukan untuk melaksanakan demokrasi ilusi secara formalitas. Jokowi dan Prabowo bertarung, seolah-olah ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan Indonesia dari Krisis hukum, lingkungan, sosial, ekonomi dan masih banyak lagi. Kata rakyat diagung-agungkan saat itu, citra bertebaran di lini media massa, menyerang para Golputers dan Golhiters, agama dijadikan panggung politik untuk mengilusi pikiran serta hati rakyat, sehingga menimbulkan saling serang antar Rakyat. Sangat dzolim!

Sederhananya, Pemilu 2019 adalah pertarungan binear antara anak kadung dan anak tiri orde baru. Tujuannya hanya untuk mempertahankan muruah rezim tersebut. Meskipun telah dibalut oleh reformasi, namun mereka melihat bahwa pengetahuan sangat gampang untuk dikonstruksi oleh kekuasaan. Mereka mampu membodohi rakyat melalui alat represif ideologi negara.

Di parlemen negara, KPK semakin dilemahkan. Setelah terpilihnya Firli Bahuri sebagai pimpinan KPK, Revisi UU KPK berhasil di ketuk palu, selasa, (17/9/2019). Revisi ini dikebut habis-habisan oleh seluruh elemen partai superior yang ada. Meski tak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2019, revisi ini tetap dipaksakan untuk dilegalisasi.

UU KPK yang baru mencatat beberapa perubahan. KPK bekerja di bawah eksekutif, penyadapan dibatasi, Pegawai KPK jadi ASN, KPK dikendalikan oleh dewan pengawas, hilangnya fleksibilitas penggeledahan dan penyitaan dan kewenangan penghentian kasus (SP3). Sederhananya, KPK akan kehilangan fleksibilitas dan independensi dalam memberantas korupsi. Melalui regulasi ini, para koruptor yang notabenenya kebanyakan dari poltisi akan menghirup nafas segar sekaligus mengubur KPK di bawah ketek mereka.

Tak hanya sampai di situ, sesaat lagi, RUU – KUHP yang diusulkan oleh pemerintah dalam Prolegnas prioritas tahun ini akan di ketuk. Dampaknya, sistem hukum pidana Indonesia lebih kolonial dibandingkan KUHP buatan Belanda, seperti mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers, meperluas kriminalisasi, patriarki, dan melemahkan tindak pidana Korupsi. Hasilnya, rakyat benar-benar mengalami kematian daya kritis serta kemerdekaan.

Rezim ini belum puas meludahi rakyatnya. RUU Pertanahan yang diusulkan oleh DPR tahun 2015, akan segera di rampungkan. Masayarkat miskin kota, petani dan bisa jadi kalian akan terkena dampak dari RUU tersebut. Keberpihakan UUPA No. 5 tahun 1960 terhadap Masayrakat adat serta dibangun atas landasan kerakyatan, sehingga menjamin adanya Reforma Agraria sejati. Ini jelas!

Berbeda dengan RUU Pertanahan yang orientasinya sangat berpihak pada korporasi besar. Beberapa kaitan pasal di dalamnya berbenturan UUPA 5/1960. Kriminilasasi terhadap petani menggunakan alat represif sangat memungkinkan sehigga RUU tersebut malah menambah konflik agraria di negara ini.

Rezim ini sudah keterlaluan, kamerad. Ludah mereka sudah terlalu berlendir dan busuk seperti bangkai. Sudah saatnya rezim ini tak diberikan hati, sebab Rakyat sudah mosi tidak percaya dengan mereka. Reformasi dikorupsi, Pelinduk koruptor, pembakaran hutan, rasisme di Papua, penggusuran, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Negara, dan telinga Rezim sudah tertutup. Lalu, penindasan apa lagi yang engkau dustakan?