#SavePapua; Lunturnya Kebinekaan Indonesia

Sejatinya, tindak rasialisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya adalah fenomena biner yang berputar pada porosnya sendiri. Fenomena yang nyaris tak menemukan pintu keluar untuk mencapai titik kesepahaman atas makna kebinekaan. Sebagaimana kejadian-kejadian yang dialami oleh rakyat Papua pada tempo hari yang belum dituntaskan.

Mulai dari pernyataan mantan wakil kepala Badan Koordinasi Intelejen Negara (BAKIN), Ali Moertopo yang menjadikan homo jakartensis sebagai manusia superior terhadap orang papua, wakil walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko yang membuka opsi pengusiran mahasiswa Papua di Malang hingga ujaran kebencian “pemabuk, anjing, babi dan monyet” dilontarkan oleh beberapa oknum kepada mahasiswa Papua. Parahnya, kejadian tersebut mewarnai momentum Hari Ualang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke 74.

Semua kejadian di atas, mayoritas diprakarsai oleh kalangan birokrat sendiri. Menjadikan stereotype orang Papua sebagai manusia yang rendah di lingkungan sosial adalah ketidakadilan yang terpatri dalam pikiran maupun perbuatan.

Menelisik Sejarah Rasialisme

Rasialisme muncul melalui bentuk stereotype atas justifikasi terhadap ras, bangsa dan suku yang dianggap rendah. Sejarah telah mencatat berbagai simbol rasialisme setalah penciptaan Adam as sebagai manusia pertama. Sebagaimana ketika iblis diperintahkan oleh Tuhan untuk sujud di hadapan Adam as.

Iblis menjadikan bahan asal usul penciptaan sebagai simbol superior atas dirinya sendiri yang berbeda dengan Manusia yang tercipta dari tanah. Dia berpandangan bahwa api lebih mulia dibandingkan tanah – rendah dan kotor. Kejadian tersebut dipandang sebagai simbol rasialisme yang memandang makhluk ciptaan dari bentuk materil penciptaaNya. Stereotype iblis inilah yang berkembang hingga hari ini dan bahkan hal tersebut semakin pesat seiring dengan kemajuan zaman.

Marx bepandangan dalam buku Manifesto Partai Komunis – Sejarah masyarakat adalah sejarah pertentangan kelas. Bermula di era Yunani dan Romawi, pandangan merendahkan bangsa lain semakin menjadi-jadi. Era perbudakan dimulai. Era yang tumbuh ketika pemerintah mencari tenaga produksi yang murah untuk tujuan meningkatkan ekonomi mereka. Berbagai cara ditempuh untuk menaklukkan bangsa lain lalu menjadikan mereka budak yang rendahan.

Konsep tersebut semakin berkembang. Perbudakan di Afrika abad XIV dengan adanya justifikasi kulit putih terhadap kulit hitam yang dianggap rendah, pembantaian ras Armenia dengan konsep deportasi, pengusiran, penyikasaan, pembantaian dan kelaparan yang dilakukan oleh pemerintah Turki, Pembantaian terhadap ras Arya yang dilakukan oleh Hitler di Jerman, diskriminasi terhadap bangsa Indian di benua Amerika dan masih banyak llagi Sekelumit sejarah di atas memberikan kita pengetahuan konsep rasial untuk melirik kepada kawan-kawan di Papua.

Penindasan apa lagi yang engkau dustakan?

Papua memang sexy untuk dipandang. Sumber daya alam (SDA) yang melimpah hingga daerah geografis nan strategis di antara beberapa benua. Fenomena tersebut, membuat pemerintah Indonesia tergiur untuk menganeksasi. Melalui New York Agreement, 15 Agustus 1962 dan Pentuan Pendapat Rakyat (PAPERA), 1969, Papua Barat resmi dianeksasi oleh Indonesia versi pemerintahan Soekarno.

Sebenarnya, tujuan Soekarno sangat mulia. Dia ingin melaksanakan amanat negara yang mulia – termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea pertama “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Dari amanat tersebut, Soekarno ingin membebaskan Papua dari cengkraman politik Amerika dan Belanda. Namun, ada hal yang tak mampu dipahami Soekarno dari rakyat Papua sendiri. Bahkan secara historis, secara politik rakyat Papua tidak dilibatkan untuk membicarakan proses tersebut. Ada apa dengan Soekarno?

Soekarno hingga rezim hari ini, tak memiliki koneksi kultural dan kesepahaman terhadap Papua. Kecuali, Gus Dur, dengan pikiran pluralitasnya, Gus Dur mampu membaca masyarakat Papua melalui pendekatan kultural. Bukti tersebut dituturkan dalam buku Ahmad Suaedy, Gus Dur : Islam Nusantara & Kewarganegaraan Bineka (2018), melalui Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya (FORERI), maka pengibaran bendera Bintang Kenjora dibolehkan dengan syarat yang sangat mudah, yaitu harus berdampingan dengan Merah Putih. Gus Dur meredefinisi makna dari bendera tersebut sebagai lambang kultural Papua.

Berbeda dengan rezim lainnya. Padangan sebagai manusia yang rendah, hingga tak terjaminnya kemerdekaan sebagai hak mendasar mereka adalah kejahatan kemanusiaan yang kerap kali dilakukan oleh negara sendiri. Hingga menjadi sebuah batu tapal stereotype yang kokoh dipikiran masyarakat lainnya.

Ujungnya, pemerintah saat ini hanya melontarkan kata maaf, mengkambinghitamkan pihak lain, pemutusan jaringan internet dan melakukan pendekatan militeristik untuk menyelesakan konflik ini, tanpa melihat secara kompleks kebutuhan dan keinginan masyarakat Papua. Mungkin mereka harus belajar dari Gus Dur atau mulai meredefenisi pikiran-pikiran kita tentang Papua.