Demonstran “Konstruksi Media”

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Terlepas dari beberapa tafsiran yang pernah hadir dalam dimensi ruang dan waktu di negeri ini tentang demokrasi, mulai dari “demokrasi terpimpin” versi Soekarno ataupun “demokrasi desa” versi Hatta.

Tentu setiap pilihan punya konsekuensi sendiri, pilihan terhadap sistem demokrasi pun demikian. Dan konsekuensi dari pilihan sistem tersebut adanya hak yang berhak dimiliki oleh rakyat sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 3 , kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Salah satu bentuk yang sangat dekat di kalangan mahasiswa adalah demonstrasi atau biasa disebut parlemen jalanan.

Terlepas dari ketentuan kompleks mengenai aturan dalam menyampaikan pendapat, demonstrasi adalah salah satu metodenya. Secara substansial negara demokrasi mestinya mengaminkan proses pertukaran bahkan perkelahian ide dan gagasan, meminjam istilah hegel, demokrasi dekat dengan proses “dialektika”.

Menyoal perihal gerakan mahasiswa dalam paras demonstrasi, mestinya kita melihat fenomena tersebut dengan bijak. Bila nasehat bijak mengatakan selama masih bisa melihat maka janganlah menilai dari telinga, kira-kira begitu. Tapi alangkah baiknya jika kita bisa memungsikan keduanya dalam memberi justifikasi.

Soal demonstrasi itu sendiri sekiranya sudah sangat lazim jika memicu pro dan kontra. Yang penting adalah pro dan kontranya kita terhadap demonstrasi itu berbasis argumentasi bukan tendensi. Dan yang harus dipahami oleh orang-orang mengenai demonstrasi apalagi bagi mereka yang sering “mendiskreditkan” demonstrasi tanpa pernah bercumbu langsung dengan kegiatan tersebut adalah nilai etis dan prosedural praktis dari demonstrasi.

Berbicara secara etis, gerakan demonstrasi adalah bagian dari ikhtiar atau perjuangan kemanusiaan, apalagi terhadap kekuasaan yang semena-mena terhadap rakyatnya. Namun perlu dipahami bahwa sebuah kebaikan yang tidak terstruktur akan dikalahkan oleh keburukan yang terstruktur, kurang lebih seperti itu nasehat Ali bin Abi Thalib.

Maka dalam perjuangan kemanusiaan (demonstrasi) dibutuhkan kiat ataupun metode yang lebih terstruktur dan sistematis lagi, inilah yang disebut dengan prosedural praktis.

Nahasnya hari ini orang yang telah kecanduan untuk menilai sisi kelam dari demonstrasi terlalu instan dalam memandang perjuangan tersebut. Sekiranya mereka mesti memahami demonstran yang profesional itu sebelum melakukan aksi demonstrasinya pasti melakukan beberapa prosedural seperti konsolidasi (penyatuan persepsi), mengajukan izin pemberitahuan aksi dan beberapa prosedural lain yang berkaitan dengan ketertiban demonstrasi.

Kecenderungan kita menilai gerakan demonstrasi di era kemajuan tekhnologi sekarang ini adalah melihat gerakan tersebut lewat perantara media. Memang hari ini tidak mampu kita nafikan dominasi media. Namun ditinjau dari segi penilai obyektif, media hari ini kebanyakan sarat akan kepentingan, meminjam istilah Noam Comsky “politik kuasa media”. Jadi apa yang kita saksikan di media mestinya perlu kita sikapi dengan teliti dan bijaksana bukan kita konsumsi mentah-mentah. Apalagi informasi dari kebanyakan media hanya menyuguhkan apa yang disebut oleh Jean Baudrillard sebagai hiperrealitas atau realitas semu. Dalam dunia demonstrasi kebanyakan media hanya memberitakan perihal reaksi yang terjadi di lapangan antara massa aksi dan aparat yang berujung rusuh biasanya, tanpa menyelami lebih dalam motif dari kerusuhan tersebut dan yang lebih penting adalah alasan etis dari massa aksi untuk turun menyuarakan gerakan parlemen jalanan tersebut. Fenomena seperti itulah yang akhirnya melahirkan citra buruk bagi gerakan damonstrasi, inilah yang disebut dengan “demonstran konstruksi media”.

Lebih parahnya lagi adalah “over generalitation” yang dilakukan terhadap gerakan demonstrasi tersebut, mengeneralkanhasil buruk yang dituai dari demonstrasi tertentu ke semua gerakan demonstrasi. Analogi sederhananya adalah bijakkah kita ketika mengalami kegagalan cinta dengan orang Takalar misalnya lantas kita akhirnya menyamakan bahwa semua orang Takalar itu tidak patut untuk dijadikan teman dalam membangun mahligai cinta dan kasih sayang, tentu hal tersebut merupakan sebuah kecelakaan dalam berpikir sebagaimana yang disampaikan Jalaluddin Rahmat dalam rekayasa sosialnya “fallacy of dramatic intance“.Kalaupun pada akhirnya kita menilai bahwa sudah banyak dan sudah lama gerakan demonstrasi itu tersaji dalam bentangan sejarah bangsa kita dan hanya beberapa yang mampu menuai hasil gemilang, justru itu adalah cambukan untuk kita utamanya para pemuda untuk tetap mengibarkan bendera perjuangan sesuai bidang dan keahlian kita, karena demonstrasi itu hanya salah satu metode bukan satu-satunya metode. Yang keliru ketika kita sebagai pemuda apatis dan oportunis di tengah kemelut kemiskinan, kebodohan, dan beberapa ketimpangan sosial yang menggerogoti ibu pertiwi. Maka wajar saja jika Soekarno mengatakan bahwa mesti kita telah memproklamirkan kemerdekan pada 17 Agustus 1945, revolusi mesti tetap dilaksanakan karena perjuangannya hanya mengusir penjajah, sedangkan perjuangan kita lebih berat karena melawan bangsa sendiri.