Merdeka dari Imaji Laut Yang Mendua

Merdeka sebagai Ke-menjadi-an

Dalam benak sebagian besar dari kita, apalagi bagi generasi yang tak merasakan atau terlibat langsung dengan pergolakan politik di tahun 1940-an hingga 1960-an, menganggap kemerdekaan adalah sesuatu yang sederhana, walaupun terdengar berdarah-darah. Belanda datang merampas kekayaan alam, kita lawan, lalu Jepang menggantikan Belanda, kita lawan, proklamasikan kemerdekaan maka semuanya beres. Padahal banyak tragedi, banyak kisah pengkhianatan, banyak diplomasi licin, banyak momentum politik, banyak pertikaian di antara aktivis gerakan kemerdekaan, bahkan kisah sendu dan romantis yang menyertainya.

Tapi kemerdekaan, bukan sekedar soal masa lalu, memang ada ingatan yang ingin dirawat dalam setiap perayaannya, tetapi yang terpenting bagi saya adalah mencoba senantiasa menyegarkan rancang-bangun visi kebangsaan kita ke depan.

Kemerdekaan bukan sesuatu yang hanya sekali jadi, mengapa ? karena seperti akar kata “merdeka” dalam bahasa Melayu yakni “merdika” yang berarti “bebas tubuhnya, bebas jiwanya”, dengan kata lain back bone dari “kemerdekaan” adalah “kebebasan”, dan itu berarti “kemerdekaan” adalah proses “ke-menjadi-an”.

Kali ini, melalui esai ini, saya akan mempercakapkan soal imaji kita sebagai “bangsa maritim”. Ini patut dipercakapkan, karena sejak 5 tahun yang silam kita begitu riuh membincangnya. Bahkan setelah saya membuka buku-buku tua ayah saya yang berupa kumpulan tulisan ber-tema-kan “Wawasan Nusantara” yang terbit di tahun 1980-an (saya lupa tanggal pastinya), wacana laut sebagai lebensraum (ruang hidup) sudah mulai dibincang serius terutama oleh beberapa jenderal. Tapi faktanya, soal kelengkapan infrastruktur kelautan kita masih kalah dibanding beberapa negara, semisal Singapura, tata kelola pelabuhan kita masih begitu terpusat, postur pertahanan kita juga masih postur untuk negara kontinental, bahkan Abdurrahman Wahid semasa menjabat sebagai presiden dalam sebuah wawancara dengan Far Eastern Economic Farm mengatakan “Indonesia harus berhenti membenci laut” dan inilah salah satu alasan mengapa Departemen Kelautan dan Perikanan (kini kementrian) diadakan kembali.

Imaji Laut Yang Mendua


Denys Lombard (1980) pernah mengatakan, dalam kesusteraan Jawa Klasik, laut tak dianggap sebagai bentang geografis yang menarik untuk dijelajahi, tapi lebih sebagai simbol penting komsik. Lombard menegaskan bahwa ini sangat jelas tertera dalam naskah-naskah kesusatraan Jawa. Laut itu sumber ketakutan dan membawa aura mengerikan, sehingga seorang “Raja” yang berasal dari seberang laut, senantiasa divisualisasikan dengan gurat wajah angakara serta mata bulat membelalak mewakili alam kasar dan liar. Bahkan menurut Lombard, mitos Nyai Roro Kidul, lebih pada perlambang kerisauan orang Jawa kepada laut.

Tapi kerisauan akan laut, bukan hal yang tak beralasan bagi saya. Bahkan Nietzche yang berasal dari tanah Jerman pun , menggambarkan bahwa keberanian dalam menggugat segala bentuk “kepastian kebenaran” yang dia personifikasikan dalam sosok Ubermensch, bagai seseorang yang berlayar lalu membakar pulau yang ditinggalkannya. Tidak ada pijakan yang jelas di lautan, kita sulit berada pada titik Cartesian yang tetap dalam waktu lama, dikarenakan gelombang ataupun tiupan angin. Tapi begitulah manusia, dia akan menjadikan “objek yang tak dikenal” sebagai “objek ketakutannya”, dan begitu pula laut sampai hari ini kita belum begitu mengenalnya.

Tapi lain cerita dalam kesusasteraan Melayu dan Bugis, laut adalah arena yang dijelajahi dengan penuh gairah, walaupun banyak kesulitan dan ratapan yang menyertainya. Bahkan status “kehebatan” terkait erat dengan “pengalaman penjelajahan laut”, dan saya melihatnya sendiri, sewaktu kakek saya dari pihak ayah disebut hebat oleh orang kampung, hanya karena berlayar lalu terdampar ke perairan Australia, dari ceritanya dia berlayar bersamaan dengan operasi pembebasan Irian Barat kala itu.

Dua Naskah Melayu terkemuka di masa Kesultanan Malaka, Sejarah Melayu dan Hikayat Huang Tua yang ditulis di abad 18, menuturkan banyak kisah pelayaran yang dipimpin seorang laksamana. Menurut Lombard dan Chamber Loir sebagaimana yang dikutip oleh Nathalie Fau dalam Penyatuan Rumit Negara Kepulauan dengan Wilayah Perairannya (2014), mengatakan bahwa dalam dua naskah tersebut diagambarkan adanya wilayah berjejaringan di mana pelabuhan dan kota saling terhubung lewat persekutuan dan penataan perimbangan di seputar Kota Malaka, diungkapkan pula mengenai penjelajahan-penjelajahan samudera, para utusan diplomatik, misi-misi dagang hingga pembuatan kapal-kapal besar. Begitu pula dalam kesusteraan Bugis, semisal dalam epos I Lagaligo, Christian Pelras dalam Manusia Bugis menerangkan, bahwa dalam epos tersebut menyisipkan banyak sekali penjelajahan laut dan menyajikan deskripsi-deskripsi terperinci mengenai armada kapal dan kehidupan di atas kapal, termasuk berbagai ritual persembahan laut.

Mencoba Melampaui Ke-Mendua-an

Dari warisan-warisan kesusteraan di atas, kita bisa menduga, bahwa dalam “mental” Indonesia kita mewarisi imaji (merujuk pada Carl Gustav Jung, imaji bahkan simbol-simbol tertentu dalam mimpi bisa diwariskan secara kolektif) yang mendua pada laut, alias cinta kita terhadap laut juga mendua. Mengapa bisa ?.

Tahun 1945 kita men-declare kemerdekaan, lalu kita mewarisi wilayah dengan tapal batas yang diatur oleh Ordonansi Belanda tahun 1939 mengenai wilayah maritim dan perairan teritorial oleh hukum Internasional saat itu. Wilayah-wilayah daratan (pulau) Indonesia dianggap tidak bersambung, tapi tak lebih sebagai kantung-kantung kedaulatan, pulau-pulau dengan perairan 3 mil disekitarnya, di pisahkan oleh perairan internasional. Sehingga kapal-kapal dagang, kapal-kapal penelitian ilmiah, kapal-kapal perang dan selam dari negara lain, bebas lalu lalang di sekitar perairan Indonesia saat itu. Lalu pada 13 Desember 1957, melalui deklarasi djuanda yang membatalkan ordonansi 1939, perairan yang menhubungkan pulau-pulau di Idnonesia dianggap sebagai wilayah Indonesia. “Segala perairan di sekitar, di antara dan menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan NRI dengan tidak memandang luas dan lebarnya….di bawah kedaulatan mutlak dari pada Negara Republik Indonesia” bunyi penggalan dari Deklarasi djuanda.

Daratan kita lebih dahulu merdeka, ketimbang laut kita memang. Apatah lagi dalam narasi kemerdekaan kita yang riuh, adalah kemerdekaan tahun 1945, saat laut kita belum berdaulat alias merdeka. Belum lagi secara politik sejak pergolakan kemerdakaan hingga kini, sentrum politik dan ekonomi berpusat di Jawa, apakah itu juga yang menyebabkan orang-orang Indonesia Modern mewarisi “ketakutan akan laut” yang ada pada kesusateraan Jawa klasik ?, saya juga belum mengetahui dengan pasti.

Tapi apapun itu, kita perlu terus menerus membangun imaji kita sebagai bangsa maritim, terutama melalui sastra ataupun karya-karya populer yang mampu memicu imaji khlayak pembaca tentang laut. Contoh kecil, barangkali para kapten-kapten kapal kita (kapal passenger, cargo atau yang lain), tidak sekedar mengetahui persoalan tekhnis pelayaran semisal kemampuan navigasi, membaca peta dan sebagainya, tapi jugamemiliki kemampuan literasi untuk merangkai cerita perjalanan dari sudut pengalaman pribadinya saat melaut. Begitu pula penemuan-penemuan oseanologi, perikanan, geologi laut di Indonesia, mesti dipublikasikan dalam narasi populer dan imajinatif. Agar anak-anak kita menganggap laut bukan sebagai “ruang seram” tapi sebagai “ruang hidup”. Agar kita mampu melampaui dan merdeka dari ke-mendua-an imaji kita akan laut.