Rekonsiliasi, Kompromi Matikan Oposisi

“Tidak ada pemerintah yang bisa lama dan aman tanpa oposisi yang tangguh”
– Benjamin Disrael

“Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung absolut pula korupsinya. Orang-orang besar hampir selalu orang jahat”
– Lord Acton

Francis Fukuyuma bersabda “sejarah telah berakhir” sesaat setelah rezim Stalinisme ambruk ditandai dengan ambruknya Negara Uni Soviet dan wilayah Eropa Timur. Tidak sampai disitu, Fukuyama memberikan fatwanya bahwa demokrasi liberal telah menjadi pemberhentian terakhir umat manusia dalam perjalanan mencari idelogi dan merupakan bentuk terakhir dan paling ideal dari bentuk politik pemerintahan umat manusia. Demokrasi liberal dianggap menjadi sistem paling ideal di mana kesetaraan, kebebasan, dan hak-hak individu dilindungi oleh kekuasaan negara yang menerapkan sistem check and balances.

Indonesia tidak luput dari pengaruh berakhirnya perang dingin yang dimenangkan Amerika Serikat, situasi Indonesia yang saat itu tengah berada dalam cengkraman rezim otoritarianisem, dibawah kuasa Soeharto, pasca runtuhnya tembok berlin di Jerman, bangsa ini mengalami gejolak, terjadi krisis politik dan krisis ekonomi yang akhrinya menjadi pemicu lahirnya gerakan reformasi pada tahun 1998, situasi ini tentunya tidak lepas dari doktrin Fukuyama yang menjejaki pikiran manusia Indonesia untuk kemudian menghadirkan Negara Indonesia yang demokratis yang dianggap sebagai system politik pemerintahan yang paling ideal.

Fase reformasi ditandai dengan runtuhnya rezim Soeharto, sekaligus menandai dimulainya kehidupan yang demokratis sebagai sebuah bangsa, konsekwensi itu mengubah tatanan social politik kita, termasuk system pengelolaan kekuasaan dalam pemerintahan. Sejak 1998 hingga 2019 sudah terhitung 21 tahun kita menikmati situasi yang “demokratis” ini.

Hal yang mendasar dari system demokrasi adalah kayakinan kita akan adanya serta direstuinya difference dalam kehidupan social politik. Ini memaksa kita untuk menghargai dan menerima setiap perbedaan, termasuk perbedaan pandangan politik. Implikasi lain dari system demokrasi yang kita anut adalah proses penentuan kekuasaan diterjemahkan dalam bentuk demokrasi electoral, yang disebut dengan pemilihan umum dengan metode “one man one vote”, situasi ini tentunya berdampak dengan semakin tajamnya pembelahan pilihan politik dalam masyarakat. Sejak pemilihan presiden tahun 2014 hingga pemilihan presiden tahun 2019 yang baru saja berlangsung, mengadirkan pembelahan yang luar biasa terhadap aspirasi politik masyarakat, hal ini tidak luput dari system pemilu kita yang dalam dua pemilu terakhir hanya memberikan ruang untuk dua pasang kandidat dalam memperebutkan kursi presiden dan wakil presiden, yang lebih parah adalah kajadian 2019 seakan hanya ulangan tahun 2014 lalu.

Pembelahan tidak hanya terjadi pada public secara umum, tetapi juga pada kelompok intelegensia dan hampir disemua segmen masyarakat situasi itu terjadi. Pemilihan presiden 2019 ini membagi masyarakat dalam tiga model aspirasi politik, secara garis besar terbagi antara kelompok yang mendukung petahana, kelompok yang ada pada penantang petahana serta sebagian pada kelompok golput (golongan putih). Hingga akhirnya pemilu berlangsung dalam situasi yang cukup tajam dengan perbedaan preferensi politik itu. Proses pemilihan umum pun usai, KPU mengumumkan petahana sebagai pemenang, hingga jalur terakhir dari system regulasi yang kita miliki melalui Mahkamah Konstitusi pun telah mengumumkan petahana tetap sebagai pemenang.

Setelah kepetusan MK terkait pemenang dalam pilpres 2019, ruang public kita diisi oleh diskursus soal rekonsiliasi, koalisi maupun oposisi. Diskursus rekonsiliasi ini dimunculkan tentu dalam rangka menurunkan tensi ketegangan pasca pilpres. Dalam kondisi ini para ilmuan politik hadir dengan berbagai pandangan tentang agenda rekonsiliasi pihak pemenang dan pihak penantang, termasuk didalamnya status oposisi yang merupakan satu kebutuhan dalam system demokrasi yang kita anut saat ini.
Kata Oposisi dalam kamus politik Indonesia sepertinya kurang popular, diksi oposisi memang menghilang dalam kamus politik Indonesia sejak sebelum reformasi, rezim otoritarianisem telah menjadikan oposisi sebagai sesuatu yang jahat dan harus dimusnahkan, sebab inilah menjadi oposisi di Indonesia menjadi tidak seksi, didukung oleh system presidensial yang kita anut sesungguhnya tidak memberikan tempat ”resmi” bagi hadirnya block politik oposisi, dalam hal ini DPR seharusnya memiliki posisi dan peran menjalankan check and balance terhadap pemerintahan eksekutif, namun kekuasaan presiden yang terlalu besar tidak hanya pada eksekutif tapi menjangkau hingga legislative dan yudikatif.

Pentingnya kekuasaan eksekutif dan partai pemenang pemilu diparlemen untuk dikontrol, menyadarkan kita bahwa kekuatan oposisi dibutuhkan, oposisi yang lazim kita pahami dalam bahasa latin sebagai opponere yang berarti menetang, menolak bahkan melawan dalam artian menciptakan keuasaan yang yang berorietasi kepentingan public, sehingga penguasa tidak sewenang-wenang, oposisi hadir untuk menjaga ritme kekuasaan untuk tiodak terjebak pada otoritarianisme.
Wacana rekonsiliasi antara kandidat yang bertarung serta para elit partai politik yang sebelumnya bertentangan menimbukan kekhawatiran, hanya akan menjadi jalan kompromi bagi-bagi kursi kekuasaan yang pada akhirnya mematikan mental oposisi partai politik yang ada diparlemen. Tentu hal ini tidak kita inginkan. Lippmann mengingatkan kita bahwa oposisi adalah sebuah keharusan bagi keberlangsungan sebuah Negara yang menganut system demokrasi seperti Indonesia.

Untuk itu jalan kompromi yang harusnya dijalankan oleh kelompok yang kalah dalam perebutan kekuasaan adalah tetap berdiri tegak sebagai kelompok oposisi terhadap kekuasaan yang terpilih dalam mengawal kepentingan public. Dengan situasi tersebut eksistensi oposisi dalam sistyem politik pemerintahan yang kita jalani bias dimunculkan dengan menjadi oposisi dalam hal politik perebutan kekuasaan dalam lembaga legislative maupun eksekutif, yag lain adalah tetap menjadi oposisi pada ranah kebijakan, oposisi hadir dalam keseluruhan tahapan kebijakan-kebijakan politik dalam rangka memenuhi harapan, kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Pada akhirnya oposisi menjadi hal wajib untuk terus kita perkuat. Tidak hanya soal masukan konstruktif bagi pemegang kekuasaan, melainkan lebih dari itu, untuk memperkuat pelembagaan oposisi dan peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.
”Bagi rakyat, politik bukan urusan koalisi atau oposisi,
tetapi bagaimana kebijakan publik mengubah hidup sehari-hari”
-Najwa Shihab

Makassar, 10 Juli 2019